BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
“Ilmu Pengetahuan itu hanyalah satu titik dan hanya orang bodoh yang menarik garis dari titik itu”, (Imam Ali). Seiring perkembangannya, filosofi keilmuan di atas tampak semakin jauh dari realitas yang ada. Hal ini dimaksudkan dengan lahirnya berbagai pemikiran yang semakin menjauhkan manusia dari sang pencipta. Manusia kemudian menganggap bahwa Tuhan hanyalah hasil dari imajinasi manusia.
Seiring perkembangan manusia yang tidak mengakui adanya kekuatan tertinggi di atas dirinya, maka kehidupan manusia menjadi kelam bagaikan kehidupan hewan, dimana saat itu yang berlaku adalah natural law atau hukum alam. Hal ini digambarkan oleh Thomas Hobbes sebagai “Homo Homini Lupus”, dimana dalam kehidupan terjadi penindasan oleh yang kuat kepada yang lemah. Sehingga, Hobbes menggambarkan bahwa kehidupan itu sunyi (solitary), miskin (poor), buruk (nesty) dan kasar (brutish).
Keadaan ini kemudian membuat manusia sadar akan perlunya suatu hal yang dapat membatasi perilaku manusia itu. Kesadaran yang timbul ini tentunya didukung oleh adanya suatu perkembangan pengetahuan manusia, dari hasil pergolakan ide dalam memahami realitas, yang dimana hal ini diperoleh melalui suatu proses yang panjang untuk sampai pada pemikiran yang kompleks. Thomas Hobbes lebih jauh mengemukakan bahwa harus ada sesuatu yang dapat membatasi manusia dari kehidupannya yang kacau itu yang saat ini kita kenal dengan pemerintahan. Menurut Hobbes, ada tiga teori mengenai lahirnya pemerintahan. Pertama, Need Theory yaitu pemerintahan lahir karena adanya kebutuhan manusia atas perlindungan hak milik pribadinya masing-masing (to protect privat property). Kedua, Organic Theory yaitu pemerintahan lahir karena adanya kebutuhan manusia akan makanan dan kebutuhan lainnya untuk bertahan hidup. Ketiga, Social Contract Theory yaitu pemerintahan lahir karena adanya kesepakatan manusia untuk membatasi kekuasaannya dengan suatu kesepakatan untuk membentuk masyarakat. Kesepakatan masyarakat ini lebih diartikan dengan membentuk suatu “negara monster” yang tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan. Sehingga, kehidupan yang ada dapat berjalan dengan baik, teratur, dan tenteram.
Pembentukan pemerintahan berdasarkan ketiga teori di atas, tentunya menyebabkan suatu perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, terutama teori Kontrak Sosial. Rosseau mengemukakan teorinya, bahwa asal mula pemerintahan adalah dimana lahir kesadaran manusia untuk mebentuk suatu ikatan yang disebut masyarakat, dan kemudian membentuk suatu ikatan (perjanjian), dimana mereka mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada orang lain untuk menjadi pemimpin dalam mengatur jalannya kehidupan, sehingga lahirlah pemerintahan yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu rangkaian yang tidak terpisahkan yang disebut Sistem Pemerintahan baik dari satu orang, sedikit orang, dan banyak orang. Namun dalam prakteknya, setiap sistem pemerintahan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana terjadi berbagai ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan pergeseran nilai dari tujuan pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis menyusun makalah dengan judul, “Sistem Pemerintahan Ideal : Satu Orang, Sedikit Orang, dan Banyak Orang”, yang di dalamnya membahas tentang bentuk pemerintahan yang ideal dari satu orang, sedikit orang, dan banyak orang yang tentunya juga dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
1.2 Batasan Masalah
1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Ideal dari satu orang, sedikit orang , dan banyak orang?
2. Bagaimana hubungan perkembangan Ilmu Pengetahuan dengan perkembangan Pemerintahan?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui Sistem Pemerintahan Ideal dari satu orang, sedikit orang , dan banyak orang.
2. Untuk mengetahui hubungan perkembangan Ilmu Pengetahuan dengan perkembangan Pemerintahan.
1.4 Manfaat Penulisan
1. Manfaat Akademik
Diharapkan makalah ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi para akademisi yang menggeluti bidang Sosial dan Politik. Selain itu juga, makalah ini dapat menjadi salah satu bahan informasi dengan menyajikan berbagai data-data dan konsep-konsep serta teori-teori yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis makalah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berbasiskan kesejahteraan dan kemakmuran apapun sistem pemerintahan yang digunakan. Oleh karena itu, makalah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menerapkan sistem pemerintahan yang tepat.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sistem Pemerintahan Satu Orang
Sistem pemerintahan satu orang adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan hanya berada pada satu orang saja (Raja). Sistem pemerintahan ini biasa kita kenal dengan monarki yang berkembang pada awal terbentuknya sistem pemerintahan. Pada awalnya, Sistem Pemerintahan Monarki ini memiliki bentuk yang ideal, dimana raja yang berkuasa dipilih berdasarkan kesepakatan rakyat, sehingga ketika tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, maka harus bersedia mundur dari jabatannya.
Namun seiring perkembangannya, Sistem Pemerintahan Monarki ini mengalami pergeseran nilai ketika pola pergantian kekuasaan didasarkan atas keturunan, sehingga bentuknya berubah menjadi Sistem Pemerintahan Tirani. Hal inilah yang menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul dari sistem pemerintahan satu orang yang didasarkan atas keturunan, dimana ketika kekuasaan didasarkan atas keturunan (kekuasaan seseorang cenderung lama, dimana pemerintahannya berlangsung seumur hidup dan jikalau mangkat yang berhak menggantikannya adalah keturunannya), maka yang Nampak adalah otoritarisme dalam bentuk tirani. Hal di atas bisa tergambarkan melalui pendapat salah seorang raja yang otoriter pada masyanya, Raja Louis XIV, “La etat ce’tast moi”,t yang artinya Negara adalah saya.
2.2 Sistem Pemerintahan Sedikit Orang
Sistem Pemerintahan Sedikit Orang adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan hanya dipegang oleh beberapa orang yang cakap/ mampu dalam menjalankan pemerintahan, yang disebut dengan Sistem Pemerintahan Aristokrasi. Sistem pemerintahan Aristokrasi terjadi ketika rakyat yang lain tidak mempunyai kecakapan dalam bidang memerintah, sehingga kekuasaannya didelegasikan kepada sebagian orang yang memiliki kapasitas untuk itu dan inilah merupakan bentuk idealnya.
Namun seiring perkembangannya, sistem pemerintahan ini mengalami pergeseran nilai, dimana kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat telah disalahgunakan oleh sebagian orang yang cakap tersebut. Sehingga, sistem pemerintahan yang ada berubah bentuk menjadi Oligarki. Sistem Pemerintahan Oligarki ini merupakan penyalahgunaan wewenang (de tournament de pouvoir) oleh sebagian orang yang cakap, dimana pemerintahan yang damai berubah menjadi penindasan oleh sebagian orang.
2.3 Sistem Pemerintahan Banyak Orang
Sistem Pemerintahan Banyak Orang ini merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan orang banyak (rakyat). Dalam hal ini, sistem pemerintahan yang dianggap merupakan revolusioner untuk mengatasi permasalahan pemerintahan yang otoriter adalah sistem pemerintahan banyak orang, yang kita kenal dengan Demokrasi. Bentuk idealnya adalah ketika rakyat berhak untuk mengeluarkan aspirasinya dan pemerintah berkewajiban menjalankan mewujudkannya.
Namun layaknya sistem pemerintahan yang ada, Demokrasi juga memiliki bentuk yang otoriter bahkan “Gila”, yaitu mobokrasi. Dalam Sisem Pemerintahan Mobokrasi, kekuasaan rakyat telah disalahgunakan oleh mayoritas orang yang memegang kekuasaan, dimana setiap aturan yang ada haruslah sesuai dengan kepentingannya/ kelompoknya. Sehingga, kekuasaan yang ada bukan lagi berada di tangan rakyat tetapi berada di tangan orang-orang yang berkepentingan.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Setiap sistem pemerintahan memiliki bentuk ideal asalkan diterapkan berdasarkan nilai-nilai yang sesuai.
2. Ilmu Pengetahuan dan Pemerintahan keduanya saling memberikan sumbangsih besar dalam perkembangannya masing-masing.
3.2 Saran
1. Kepada para akademisi penulis menyarankan agar mengembangkan makalah ini menjadi suatu penelitian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjawab berbagai permasalah yang timbul dari pemerintahan yang menyimpang.
2. Kepada pemerintah penulis menyarankan agar menerapkan nilai-nilai suatu sistem pemerintahan yang murni apapun bentuknya, sehingga tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.