“Tidak ada seni yang bisa dipelajari dengan cepat oleh pemerintah, kecuali seni menguras duit dari kantong penduduk”. Kalimat tersebut merupakan sepenggal pernyataan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (Skousen, 2005:40). Pernyataan ini sampai sekarang juga masih relevan. Di Indonesia, pernyataan ini seakan-akan mendapatkan justifikasi dari kondisi riil yang ada, di mana dalam sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat inilah para pemegang kekuasaan kita dengan seenaknya berbicara tentang visi dan misinya untuk mengsejahterakan rakyat dengan berbagai solusi kebangsaan, namun yang terjadi hanyalah kondisi paradoks yang membuat perekonomian rakyat kian terpuruk. Di satu sisi para pemegang kekuasaan semakin memperkaya diri dengan proyek-proyek yang bertujuan langsung dengan hajat hidup orang banyak yang diperparah dengan tindakan sebagian oknum pejabat yang melakukan tindak korupsi, sementara di sisi lain masyarakat hanya bisa mengeluh dengan minimnya pedapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Memang hal di atas cukup menggelikan apabila kita singkronkan dengan keadaan bangsa kita yang kaya akan sumberdaya, namun hingga kini tidak kungjung sejahtera. Tapi itulah kondisi negara kita yang jika dianggap dari sudut pandang kebijakan sistem merupakan hasil yang terbaik. Pada awal pemerintahan orde baru, harapan akan terwujudnya kesejahteraan rakyat kian terbuka, di mana pada awal kinerja pemerintah saat itu telah menunjukkan realisasi visi pembangunan kemasyarakatan dengan asas sentralisasi/ terpusat, jika ditinjau secara keseluruhan. Namun, dengan diterapkannya asas sentralisasi ini justru menimbulkan berbagai gejolak di masyarakat khususnya di tingkat lokal, yang merasa bahwa penerapan asas sentralisasi kurang memperhatikan aspek keterwakilan daerah/lokal dalam pelayanan publik dan perumusan kebijakan yang signifikan untuk masyarakat lokal, sehingga pencapaian kesejahteraan rakyat mengalami hambatan. Melihat kondisi riil yang terjadi akibat asas sentralisasi, maka melalui proses reformasi, konsep pemerintahan tersebut diubah menjadi desentralisasi di mana terjadi suatu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kecuali pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, peradilan, kebijakan fiskal & moneter, serta urusan keagamaan.
Asas desentralisasi yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentunya memiliki konsejuensi logis, yaitu otonomi daerah. Daerah Otonom ini mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Desentralisasi yang diharapkan menjadi suatu solusi kebangsaan tentunya mempunyai tujuan, pertama meringankan beban administrasi pemerintah daerah sehingga lebih cepat. Ketika masih diterapkannya asas sentralisasi, proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup rumit, di mana sebelum melakukan sesuatu, pemerintah daerah harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dari sisi kebijakan sampai dengan proses pelaksanaannya. Dengan diterapkannya asas desentralisasi maka pemerintah daerah cenderung lebih kreatif karena diberi kekuasaan adminisratif oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan tersendiri sesuai dengan kebutuhan lokal dan menentukan mekanisme tertentu dalam pelaksanaan kebijakan itu, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, baik dalam pembuatan kebijakan lokal sampai pada pelaksanaanya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Di Indonesia, hal ini mulai berjalan dengan baik, misalnya dalam hal pengeloaan keuangan daerah. Dulunya ketika pemerintah pusat mengucurkan dana untuk pembangunan daerah, maka dana tersebut tidak dengan cepat mengalir ke kas daerah tetapi harus terlebih dahulu mengalir melalui beberapa pos yang ada dalam birokrasi. Melalui desentaralisasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang sangat menguntungkan daerah, di mana dana tersebut dapat langsung mengalir ke kas daerah tanpa melalui proses administrasi yang panjang tersebut, yang diistilahkan dengan pemangkasan birokrasi. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah tidak terlalu terbebani dengan proses administrasinya, sehingga program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan cepat.
Kedua, lebih responsif terhadap pelayanan umum. Ketika beban administrasi yang diemban oleh pemerintah daerah menjadi lebih ringan, maka hal tersebut membuat pemerintah daerah lebih resposif terhadap fungsi pelayanannya, di mana pemerintah lebih memfokuskan kinerjanya terhadap pembangunan daerah, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur daerah semata-mata demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika kita melihat realita yang terjadi di Indonesia, maka kita akan melihat penerapanya agak melenceng dari tujuan di atas, di mana apabila pelayanannya dapat memberikan keuntungan pribadi, maka pemerintah kita berupaya melayani kebutuhan tersebut dengan baik, walaupun hasilnya tidak maksimal untuk rakyat. Sebaliknya apabila pelayanannya menyangkut hajat hidup orang banyak namun kurang memberikan keuntungan bagi mereka, maka hal ini cenderung dijadikan urusan sampingan bahkan ada yang dipersulit. Contoh kongkritnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proyek-proyek fly over seperti jalan tol bertingkat. Untuk hal yang satu ini pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk tercapainya hal itu bagaimanapun caranya dengan mengatasnamakan rakyat, karena dari proyek tersebut kebanyakan oknum pemerintah kita yang mendapatkan keuntungan di balik itu. Namun jika proyeknya berkaitan dengan pengaspalan jalan-jalan kecil di sekitar rumah-rumah penduduk, maka pemerintah tidak terlalu memusingkan hal itu bahkan kalau terealisasi, maka hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentunya menyebabkan tanggung jawab pelayanan lokal sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Dengan demikian,tingat pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan penerapan desentralisasi, yang akan berdampak pada layak tidaknya suatu daerah menjadi daerah otonom. Di samping itu, kualitas dan kuantitas dalam pelayanan memang mutlak diperhatikan guna mewujudkan konsep Good Governance yang selama ini dielu-elukan oleh pemerintah kita.
Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan ekonomi di daerah. Tujuan keempat ini sangat berkaitan erat dengan desentralisasi ekonomi, dimana pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditujukan untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan pembangunan ekonomi di setiap daerah. Lebih jauh Laode Ida, Wakil Ketua DPD, pernah mengemukakan bahwa konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan pembangunan (ekonomi) selalu berada di ibu kota pemerintahan daerah dan wilayah sekitarnya. Sementara semakin jauh dari ibu kota daerah maka akan semakin tertinggal pula daerah itu (Tempo Interaktif). Karenanya konsep desentralisasi sangat cocok untuk hal di atas.
Disamping itu, apabila kita merujuk pada data APBN 2008, ternyata 65 persen dari total anggaran berputar di daerah, 35 persen di antaranya transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus. Sebanyak 30 persen lainnya adalah kegiatan pemerintah pusat yang dilakukan di daerah. Dengan hanya 35 persen APBN bagi belanja pemerintah pusat untuk keperluannya sendiri, keberhasilan aktivitas pembangunan dari perputaran 65 persen APBN di daerah menjadi sangat menentukan (Kompas). Dari data statistik di atas dapat dilihat bahwa begitu banyak dana yang berputar di daerah dan dalam pemanfaatannya tentunya pemerintah daerah dapat menentukan berapa porsi dana yang dibutuhkan oleh masing-masing program sehingga prinsip efisien dan efektivitas dalam penggunaan dana untuk pembangunan sektor ekonomi dapat diterapkan. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya, demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perekonomian daerah.
Se-ideal apapun konsep yang akan dijalankan, tentunya jika dikaitkan dengan realitas di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut masalah dana. Hal ini dibuktikan dengan sejak delapan tahun konsep desentralisasi di Indonesia, ternyata angka korupsi di daerah pun kian meningkat. Meminjam istilah Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch , korupsi di tingkat daerah merupakan bentuk kerjasama yang manis antara kekuasaan politik di daerah, dengan kelompok kepentingan tertentu, sehingga menghasilkan koruptor-koruptor daerah yang diktaktor. Ini merupakan corruption by design, karena 75 persen Perda yang lahir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, malah sarat korupsi. Oleh karena itu, satu hal yang harus dihindari yaitu jangan sampai kebijakan desentralisasi yang menguntungkan daerah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga terjadilah desentralisasi korupsi.
Kelima, perencanaan dan pembuatan keputusan akan lebih memenuhi kebutuhan lokal. Hal ini tidak dapat dielakkan, dimana hanya daerah itu sendiri yang mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan lokalnya. Dengan demikian, desentralisasi semakin mempermantap jalannya pemerintahan di daerah, di mana keterwakilan aspek lokal menjadi lebih menonjol, karena yang merencanakan program dan membuat kebijakan yang akan dijalankan suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri yang notabene lebih mengetahui kebutuhan daerahnya. Lebih jauh Dirjen Otoda Depdagri (2007) dalam seminarnya pernah mengatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan lokalnya dengan mengembangkan potensi lokal yang dimilikinya, karena yang merencanakan dan membuat kebijakan untuk itu (public regulations) adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Contoh kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, pemerintah daerahnya mencanangkan program pendidikan dan kesehatan gratis. Jadi, dengan diterapkannya desentralisasi, maka pemerintah Sulsel lah yang berkewenangan untuk merencanakan program dan merumuskan kebijakan untuk mencapai itu, sehingga kebutuhan lokal tersebu dapat terpenuhi.
Keenam, melibatkan partisipasi sektor swasta dan warga sispil dalam pembuatan keputusan dan perencanaan. Partisipasi sektor swasta dan warga sipil tidak dapat disepelekan dalam pembuatan kebijakan, karena mau tidak mau merekalah yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pembangunan ekonomi daerah, peran sektor swasta tentunya sangat penting dalam mewujudkannya, di mana dalam hal kebijakan investasi dan pasar modal, maka sektor swasta inilah yang dapat dijadikan mitra kerja oleh pemerintah. Selain itu juga, dalam hal pencapaian kesejahteraan rakyat, maka peranan masyarakat sipil sangatlah besar, karena hal itu sangat berkaitan dengan hajat hidup mereka.
Mengembangkan kepemimpinan dan human capitals (modal). Dengan adanya desentralisasi, maka jiwa kepemimpinan elit-elit di daerah dengan sendirinya akan terasah dengan baik, karena dengan adanya politik bagi-bagi kekuasaan trsebut, maka perputaran elit di tingkat lokal menjadi lebih cepat. Para elit politik yang berproses di pemerintahan daerah inilah yang nantinya akan menjadi asset-aset bangsa yang dapat mnntukan arah bangsa ke depannya. Selain itu juga desentralisasi juga dapat mengembangkan modal yang diinverstasikan di daerah. hal ini didukung dengan perputaran arus modal yang cukup cepat di tingkat daerah, sehingga dengan mudah kita dapat menginvestasikan modal di brbagai sektor usaha. Kedua hal di atas dapat kita lihat dari kenyataan di Indonesia bahwa sejak diterapkannya desentralisasi, maka pemimpin-pemimpin muda mulai lahir dari rahim-rahim pertarungan politik yang makin mengasah jiwa-jiwa kepemimpinannya dan dengan adanya keterbukaan potensi di daerah, maka arus investasi semakin mengalir, sehingga pembangunan perekonomian di daerah menjadi lebih lancar.
Membangkitkan kompetisi antar wilayah dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ketika dibuka kesempatan bagi tiap daerah untuk menjadi daerah otonom melalui penerapan asas desentralisasi, maka setiap daerah tentunya menjadi termotivasi untuk berkompetisi dengan daerah lainnya dalam hal mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Hal ini akan semakin menarik jika dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang kian meningkat untuk menuntut penghidupan yang layak kepada pemerintah di daerahnya, karena tanggung jawab untuk mengsejahterakan mereka ada di pundak pemerintah daerah masing-masing. Tentunya untuk mencapai hal itu tidak terlepas dari kreativitas pemerintah daerah untuk memanfaatkan dengan baik potensi daerah yang dimilikinya.
Dikaitkan dengan kondisi kehidupan dalam era globalisasi yang menuntut adanya suatu persaingan, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensinya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta dapat mnarik investasi yang lebih banyak demi pencapaian tujuan itu. Lebih jauh Kementrian Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dalam salah satu sambutannya pada seminar “Desentralisasi Urusan Pemerintahan” pernah mengemukakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menuntut kesejahteraan dan era globalisai yang menuntut persaingan kompetensi yang ada di daerah merupakan tantangan daerah yang paling besar. Sehingga, apabila kedua hal tersebut tidak dapat terealisasi melalui pengembangn potensi lokal, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tidak layak untuk menjadi daerah otonom. Selain itu juga, mekanisme lain, yang juga efektif dalam pengembangan kompetisi antar daerah adalah preferensi masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam memilih lokasi tempat tinggal, tempat berusaha/bekerja. Daerah yang tidak mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi penduduk dan dunia usaha akan ditinggalkan penduduknya, sehingga dunia usaha pun akan hengkang.
Melirik sejenak pada kompetisi antar daerah yang terjadi di Indonesia, ternyata banyak sekali kejanggalan dalam pelaksanaannya. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika masing-masing daerah ingin berkompetisi dengan daerah yang lain. Namun, jika melihat banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh daerah ketika menjadi daerah otonom, maka banyak daerah-daerah yang ingin mandiri tanpa memperhatikan aspek potensi yang dimilinya. Sehingga, apabila aspek potensi yang sangat signifikan ini diabaikan, maka hal ini akan membuat daerah tersebut kalah dalam persaingan dan hanya dapat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
Untuk mengatasi hal di atas maka diterapkanlah suatu formulasi kebijakan, dimana yang menjadi titik tolak desenralisasi dengan konsekuensi daerah otonom yaitu pengembangan potensi lokal, sehingga jika hal di atas tidak memenuhi standarisasi yang ditetapkan, maka daerah tersebut tidak akan dijadikan daerah otonom karena nantinya akan terhempas dari arena kompetisi. Di samping itu, untuk memotivasi daerah-daerah agar bersemangat untuk mengembangkan potensinya agar tetap eksis dalam kompetisi, maka pemerintah telah menempuh kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang sukses dalam menjalankan pemerintahannya, yang dikenal dengan otonomi award. Penghargaan ini tentunya akan menjadi ajang pembuktian kompetensi suatu daerah yang sarat akan gengsi tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh agar suatu daerah dapat tetap eksis dalam persaingan yaitu daerah yang minim potensinya dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi suatu daerah untuk tidak mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pada intinya, baik dari keseluruhan tujuan desentralisasi di atas secara umum dikategorikan atas dua hal, yang sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu tujuan politis dan tujuan administratif. Dalam hal pencapaian tujuan politis, pemerintah pusat melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan menentukan kebijakan yang akan diterapkan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan lokal dengan melibatkan segenap aspek yang ada di daerahnya (masyrakat sipil dan pihak swasta). Dengan demikian, potensi lokal suatu daerah dapat dikembangkan dan dengan demikian, daerah tersebut dapat eksis dalam persaingan di era globalisasi. Di sisi lain, yaitu dalam pencapaian tujuan administratif, maka pemerintah daerah menekankan pada pelayanan publik yang lebih baik secara efisien, efektif dan ekonomis. Ketika kedua tujuan ini terlaksana, maka dengan sendirinya akan berujung pada tujuan hakiki dari pelaksanaan pemerintahan, yaitu untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.