Hukum dikatakan berfungsi sebagai sarana perubahan sosial bilamana hukum itu digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.
(Munir, 1998:4).
Pernyataan di atas adalah sepenggal pernyataan yang menjelaskan bahwa suatu peraturan (dalam hal ini UU) sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat, demikian pula halnya dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, sampai saat ini masih banyak hal yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), belum dapat dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan atau agraria. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam berbagai bentuk peraturan organik baik berupa undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah. Dari sekian banyak hal yang belum dijabarkan, salah satunya mengenai pendaftaran tanah.
Dalam pasal 19:1 UUPA No.5/1960 mengenai pendaftaran tanah disebutkan bahwa,” Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”, yang hal ini kemudian diatur dalam PP No. 24/1997. Tentunya hal ini akan menjadi syarat kepastian hukum demi melindungi hak-hak masyarakat akan fungsi sosial tanah demi terciptanya tertib administrasi pertanahan, sehingga hal-hal seperti pungutan liar dan rumitnya prosedur administrasi pertanahan dapat diminimalisir. Salah satu program yang dinilai banyak kalangan dapat mewujudkan hal ini adalah kebijakan mengenai pembebasan biaya pembelian blangko PPAT yang diusung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian kepengurusan tanah akan semakin murah karena masyarakat tidak perlu lagi membayar untuk mendapatkan blanko akta PPAT. Penyediaan dan pengelolaan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan diperlakukan sama dengan blanko sertifikat tanah yang disediakan oleh negara sehingga menjadi gratis (Kompas, 2009). Menurut hemat saya, kebijakan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari aturan UUPA No.5/1960 Pasal 19:4 yang menegaskan bahwa,” Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”.
Begitu gencarnya visi tertib administrasi pertanahan ini didengung-dengungkan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun kembali terjadi lagi banyak fenomena menarik berupa pungutan liar dalam pendaftaran tanah hingga pembuatan sertifikat di berbagai daerah, sehingga pantas dipertanyakan eksistensi dan esensi dari visi perwujudan tertib pertanahan itu sendiri. Misalnya kasus yang terjadi pada tahun 2008 dan baru terungkap pada 14 Februari 2009 tepatnya di Desa Tanah Merah, Kupang yang menimpa beberapa warga masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat Tanah Merah kemudian mengecam hal tersebut, pasalnya ada pungutan uang untuk membuat sertifikat secara program nasional (prona) yang dilakukan aparat setempat sejumlah seratus ribu rupiah namun hingga kini sertifikat tersebut tak kunjung selesai (sudah setahun kepengurusan dan tidak ada info untuk itu). Bahkan ketika beberapa warga menanyakan hal tersebut di kantor desa, maka yang didapat hanyalah jawaban yang menegaskan bahwa nama yang bersangkutan tidak termuat dalam daftar prona. Bahkan lebih jauh fenomena menarik terjadi di Palu, Sulawesi Tengah di mana Kepala BPN Palu telah ditahan terkait kasus pungli yang lagi-lagi dari prona.
Selain itu juga, maraknya peredaran blangko ilegal yang terjadi disejumlah daerah dan banyaknya akta peralihan yang dibuat oleh notaris yang bukan PPAT membuat masyarakat semakin resah akan adanya jaminan hak atas tanah. Keseluruhan hal ini menurut saya disebabkan karena kurangnya pembinaan/ pengawasan terhadap aparat pertanahan yang diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat lewat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPN sehinnga terjadilah pungutan liar, peredaran balngko palsu, kesalahan baik oleh PPAT maupun BPN dalam pembuatan sertifikat seperti yang terjadi di Solo tahun 2008 dll.
Dengan demikian penulis berpendapat bahwa kebijakan BPN dalam menggratiskan blanko akta PPAT dan pemberian identitas khusus (id) kepada PPAT dan PPAT untuk mencegah praktik percaloan merupakan kebijakan yang efektif namun terlambat. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1960 UUPA diberlakukan yang dibarengi dengan PP No. 24/1997 yang dihiasi dengan sejumlah kasus yang berkaitan dengan hal itu, namun baru di awal 2009 kebijakan ini lahir. Tampaknya pemerintah dalam hal ini BPN kurang tegas dalam mengurusi problematika yang berkaitan tanah. Namun tiada kata terlambat dalam setiap usaha dan oleh karena itu melalui kebijakan ini diharapkan pemerintah melalui komitmennya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program catur tertib pertanahan lebih mengoptimalkan kinerjanya. Selain itu juga, orientasi pembinaaan/ pengawasan aparat pertanahan yang diimbangi dengan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat mengenai pertanahan harus lebih digalakkan demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

DAFTAR RUJUKAN
Buku
Kalo, Syarifudin, Kapita Selekta Hukum Tanah, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.
Parlindungan, A.P., Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, Bandung, Alumni, 1978.
Website
http://www.koranindonesia.com/2008/06/25/diduga-korupsi-kepala-bpn-palu-ditahan.htm, Download 9 Maret 2009, Search engine google.com
http://www.landpolicy.or.id/news/1/tahun/2008/bulan/03/tanggal/20/id/95.htm Download 9 Maret 2009, Search engine google.com
http://www.dpr.go.id/buletinparlementaria/berita_isi.php?id=83&ed=11.htm Download 9 Maret 2009, Search engine google.com
http://kapanlagi.com/h/0000175053_print.html Download 9 Maret 2009, Search engine google.com

http://www.antara.co.id/print/?i=1208514552

http://www.kompas.com/news/mengurus.sertifikat.tanah.semakin.murah.htm

Peraturan dan Undang-undang
Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sudah merupakan kemutlakan dalam sebuah proses pemerintahan apabila dalam setiap aktivitasnya melahirkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kebijakan. Proses di atas bermula dari suatu isu yang menyentuh berbagai bidang kehidupan, yang kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan suatu langkah strategis dalam penyelesaiannya, yakni kebijakan. Suatu kebijakan berawal dari suatu pernyataan kehendak, baik berupa tuntutan, dukungan, ataupun pengharapan yang hanya dapat diimplementasikan apabila melekat otoritas di dalamnya. Oleh karena pemerintah mempunyai otoritas yang bersumber dari amanah rakyat, maka sudah sepantasnyalah pemerintah menjalankan kebijakan tersebut sekalipun dengan pemaksaan yang bertumpu pada komitmen untuk mencapai tujuan bersama.
Para ahli telah mendefinisikan kebijakan negara yang relatif berbeda-beda, namun substansi dari masing-masing definisi kebijakan negara relatif tidak berbeda. Kebijakan negara, adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat (Lasswel and Kaplan, 1970). Menurut Islamy (1988) yang mengutip glossary administrasi negara, arti kebijakan negara adalah: (1) Susunan rancangan tujuan dan dasar pertimbangan program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat, (2) apapun yang pemerintah untuk melakukan atau tidak dilakukan, (3) masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dipecahkan oleh pemerintah.
Pengertian kebijakan negara di atas mempunyai implikasi: (1) kebijakan negara bentuknya berupa penetapan tindakan pemerintah; (2) kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus di laksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) kebijakan negara baik dilaksanakan atau tidak, hal ini mempunyai dan dilandasi dengan maksud tujuan tertentu; dan (4) kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Lebih Jauh Dunn (1998) mengemukakan bahwa Analisis Kebijakan Negara, adalah penggunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif.
1). Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi yang dihasilkan adalah Penandaan.
2). Pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif.
3). Pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakan apa yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau rekomendasi.

Kebijakan pemerintah selalu mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (implementasi kebijakan). Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Dengan demikian implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program.
Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu. Menurut Grindle; implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan meliputi: kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap.
Menurut Sabatier dan Mazmanian; implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu; (1) karakteristik masalah; (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, dan (3) faktor-faktor di luar peraturan. Untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 Peramalan (forecasting). Peramalan merupakan sebuah tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaktepatan peramalan dapat menjadikan kebijakan yang dibuat tidak efektif. Peramalan dapat dipandang sebagai suatu bentuk evaluasi pada tahap pra kebijakan.
 Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS); harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sahih (secara logika-empiris).
Kebijakan PDRD dengan Pendekatan Evaluatif
Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi distribution of power (Pembagian Kekuasaan), di mana otoritas dalam merumuskan kebijakan berada di tangan DPR dan dalam implementasinya menjadi tanggung jawab eksekutif. Lebih jauh dalam pembagian urusan pemerintahan, ada suatu pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dalam teori pengimplementasiannya didasarkan pada prinsip desentralisasi, di mana ada beberapa urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yakni fiskal dan moneter, yustisi, hubungan luar negeri, keagamaan, dan hankam sedangkan urusan lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (UU No. 32 Tahun 2004).
Urusan yang menjadi tanggung jawab pempus di atas, menurut UU No. 32/2004 dapat dilimpahkan kepada daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi, ataukah tugas pembantuan. Salah satu urusan pempus yang mulai dilimpahkan ke daerah yaitu kebijakan fiskal, di mana pada bulan Agustus 2009 pempus mencoba melimpahkan sebagian urusannya kepada pemda melalui desentralisasi fiskal, khususnya di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Mengenai kebijakan fiskal, memang telah diatur sebelumnya dalam UU No.33/2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, namun demi meningkatkan pendapatan daerah, maka pempus mendesentralisasikannya melalui UU PDRD tahun 2009.
Pada dasarnya UU PDRD merupakan revisi dari UU No. 18/1997 Jo 34/2000. Pada awal penerepan otonomi daerah telah nampak terlihat bahwa ada kecenderungan sebagian besar daerah yang memahami artinya secara sempit, di mana sejak bergulirnya yang paling banyak dilakukan oleh daerah adalah bagaimana cara untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya yang terlihat jelas dari berbagai Perda yang bercorak pajak dan retribusi yang merupakan salah satu ujung tombak pendapatan daerah dalam pendanaan pembangunan dan pemerintahan. Hasil analisis BPS pada tahun 2006, penerimaan perpajakan sebesar Rp. 416.313,2 (dalam miliar rupiah) triliun atau 66,58% dari total penerimaan sebesar Rp. 625.237,0 (dalam miliar rupiah). Apa yang bisa kita pahami dari data tersebut bahwa sebesar 66,58% dari dana pemerintah kita di dapat dari iuran wajib masyarakat (individu ataupun lembaga) tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai undang-undang. Atau dengan kata lain bila pemerintah tidak melakukan pemaksaan terhadap masyarakat untuk membayar pajak, maka negara akan kehilangan pokok pendapatan sebesar angka di atas. Fenomena di atas merupakan hal yang ironis jika kita melihat tingginya pajak dan retribusi namun tidak sebanding dengan pelayanan dan pembangunan yang dijanjikan oleh pemerintah, seperti anggaran pendidikan tak kunjung mencapai 20% dalam rangka pembangunan SDM, pelayanan kesehatan yang masih meresahkan masyarakat ekonomi lemah, penerangan dan air bersih yang bermasalah di berbagai daerah dll.
Kegiatan mengeksploitasi masyarakat diperparah ditingkat kabupaten dan kota, di mana pemda kian terjebak dengan pemahaman otonomi yang dangkal yakni pajak dan retribusi. Tak ayal ketika diberikan wewenang, pos-pos pajak diperbanyak, jalur-jalur retribusi diperketat, seperti pos-pos retribusi angkutan, parkir dsb, yang dilegalkan dengan Perda. Hal ini menjadi semakin memprihatinkan ketika kita melihat sarana umum seperti jalan yang rusak, penggusuran terhadap pasar rakyat sekalipun telah membayar retribusi cukup lama dsb. Tidaklah mengherankan ketika tahun 2003 Menkeu melalui Depkeu menyarankan untuk mencabut sebanyak 2006 Perda dan saat ini sebanyak 7000 Perda sedang dikaji ulang yang ternyata kesemuanya berkaitan dengan PDRD (www.kompas.com).
Perda tersebut dianulir oleh Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan peraturan di atasnya juga Perda tersebut bisa menimbulkan efek ekonomi tinggi. Tanggapan daerah yang berlebihan atas kebebasan untuk melakukan pungutuan atas jasa pemerintah memang dibenarkan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), tetapi kewenangan tersebut di batasi oleh larangan yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang :
a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.
Sejumlah Perda ”sesat” sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah daerah yang kurang memahami hakekat dari otonomi daerah itu sendiri dan juga membuktikan bahwa banyak daerah yang kurang kreatif dalam mencari solusi dan alternatif lain dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Padahal dalam undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa PAD bisa bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tidak dapat dipungkiri juga hal ini disebabkan oleh besarnya ketergantungan daerah terhadap DAU yang digulirkan oleh Pempus dikarenakan sistem sentralisasi yang berjalan selama kurang lebih 32 tahun.
Sejumlah polemik di atas membuat pempus mencoba untuk merevisi kebijakan PDRD melalui RUU PDRD tahun 2006 yang baru disahkan pada tahun 2009 setelah banyak daerah yang meneriakkan untuk melakukan pemekaran daerah. Di mana melalui kebijakan ini, daerah diberikan kewenangan untuk menentukan tarif seperti parkir, angkutan, layanan publik dan sipil, ditambah dengan kewenangan untuk memungut pajak rokok, sarang burung walet, PBB desa dan kota, serta BPHTB (bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dalam hal ini telah terdapat 16 jenis pajak daerah, 5 pajak provinsi dan 11 pajak kab/kota. Mengenai rokok misalnya, yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pajak, sebanyak 70% harus digulirkan oleh provinsi kepada masing-masing kab/kota yang ada di daerahnya. Sementara PBB dan BPHTB yang semula menjadi wewenang pempus menjadi wewenang Provinsi.
Sisi positif dari kebijakan ini adalah adanya pelimpahan wewenang dari pemus kepada pemda yang tentunya dapat meningkatkan PAD daerah sehingga ketergantungan pada pempus dapat diminimalisir. Sementara itu, dampak negatif yang ditakutkan akan terjadi adalah naiknya biaya hidup masyarakat (ekonomi tinggi) akibat banyaknya pajak dan retribusi apalagi jika daerah bersikap sewenang-wenang dalam memungutnya. Untuk itu melalui UU PDRD/2009 pemerintah akan memberikan sanksi kepada daerah yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam hal PDRD yang dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Namun kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah pengawasan yang berjalan kurang efektif, sehingga pungli merebak di mana-mana. Lebih jauh sejumlah kekhawatiran muncul dari pengalaman sebelumnya di mana seiring banyaknya pemekaran daerah, daerah-daerah yang kurang potensi alamnya akan menggunakan kesempatan ini dengan meraup penghasilan sebesar-besarnya dari PDRD, sehingga membenai masyarakat. Untuk itu, standarisasi ataupun indikator-indikator PDRD harus diimbangi dengan kebijakan skala nasional seperti Bea Cukai dsb untuk mengontrol daerah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan PDRD. Oleh karena itu, sekalipun daerah telah diberikan wewenang yang cukup besar dalam mengelola pajak dan retribusi, jangan sampai hal ini dijadikan sebagai ujung tombak PAD dan hasilnya harus lebih banyak dioptimalkan untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Memang tingginya pajak mencerminkan kemajuan suatu daerah, namun harus dipertimbangkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pelayanan yang diberikan sebagai wujud akuntabilitas terhadap pungutan yang membebani masyarakat.

Daftar Rujukan
Buku
Dolbeare, Kenneth M.,ed. (1975). Public Policy Evaluation, London: Sage Publications.
Dunn, William N. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction, London: Prentice-Hall Interantional, Inc.
Grindle, Merilee S. (ed), (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey: Princeton University Press.
Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. (1975). “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework” in Administration and Suciety, Beverly Hills: Sage Publication.
Website
http://www.djpk.depkeu.go.id/news/1/tahun/2009/bulan/08/tanggal/28/id/423, Download 2 November 2009, Search engine Google.com

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tidak ada seni yang mudah dipelajari oleh pemerintah kecuali seni menguras duit dari kantong penduduk. Kalimat di atas adalah sepenggal pernyataan Adam Smith dalam bukunya the wealth of nations (Skousen, 2005:40). Di Indonesia pernyataan di atas menjadi justifikasi dari begitu banyak tindakan korupsi yang kian merajalela dalam berbagai kehidupan, khususnya kehidupan pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi hari ini telah menjadi problematika yang terlembagakan dan harus diatasi hingga ke akar-akanya dikarenakan dampak yang ditimbulkannya sangat besar.
Berbicara mengenai korupsi maka kita akan dihadapkan dengan suatu kondisi dimana ruang-ruang etika tidak dapat dielakkan. Korupsi hari ini menurut hemat penulis lahir sebagai salah satu penyimpangan terhadap etika yang selama ini diyakini oleh masyarakat sebagai hal yang negatif. Namun penegakannya baru dimulai sejak teriakan masyarakat yang merasa tertindas oleh rezim penguasa dilembagakan oleh demokrasi. Namun sebagaimana kearifan Perancis,”Historete Se-Repete” (Sejarah mengulangi dirinya sendiri) maka di era yang katanya demokrasi yang penuh dengan transparansi ini, korupsi kian menjadi-jadi.
Berbagai kerugian Negara, kemiskinan yang tidak dapat dientaskan, serta berbagai dampak negatif lainnya membuat upaya penanganannya tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penerapan konsep clean government, good governance, dan good corporate governance yang pada initinya kesemuanya bertujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, yang di Indonesia berkonsentrasi pada kepentingan rakyat, hingga pada pembentukan lembaga formal dan non formal untuk memberantasnya. Namun sekali lagi, korupsi masih terus terjadi. Berangkat dari berbagai polemik di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui makalah dengan judul,”Korupsi Sebagai Salah Satu Penyimpangan Etika ; Analisis Sebab dan Solusi”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu :
1. Bagaimanak konsep korupsi?
2. Apa yang dimaksud dengan etika?
3. Bagaimana keterkaitan antara korupsi dan etika?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dalam makalah ini yaitu :
1. Untuk mengetahui konsep korupsi.
2. Untuk mengetahui pengertian etika.
3. Untuk mengetahui hubungan korupsi dan etika.

D. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Akademik
Makalah ini berisi konsep dan teori yang secara akademik bermanfaat bagi insan akademis yang bergelut di bidang sosial dan politik terkait korupsi dan etika. Selain itu juga makalah ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis makalah ini dapat bermanfaat bagi birokrat guna memenang teguh kode etik sehingga tindak korupsi dapat diminimalisir.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Korupsi
Konsep mengenai korupsi baru dikenal luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejak era modern mulai digulirkan oleh bangsa barat, di mana pada saat itu korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi, khususnya yang menyangkut masalah keuangan. Sekalipun konsepnya mulai baru dikenal pada era modern, namun praktiknya jauh sebelumnya dimulai ketika konsep pembagian keuangan antara keuangan pribadi penguasa dan negara. Sejarawan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya.
Demokrasi yang muncul di akhir abad ke-18 di Barat melihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas (kekuasaan), karena dipercaya oleh umum. Penyalahgunaan dari kepercayaan tersebut dilihat sebagai penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendiri mensyaratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Dengan demikian korupsi dapat didefiniskan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi. Definisi ini hampir sama artinya dengan definisi yang dilontarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Menko Wasbang tentang menghapus KKN dari perekonomian nasional, tanggal 15 Juni 1999, pengertian KKN didefinisikan sebagai praktek kolusi dan nepotisme antara pejabat dengan swasta yang mengandung unsur korupsi atau perlakuan istimewa. Sementara itu batasan operasional KKN didefinisikan sebagai pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau konconya.
Menurut Onghokham ada dua dimensi dimana korupsi bekerja. Dimensi yang pertama terjadi di tingkat atas, dimana melibatkan penguasa atau pejabat tinggi pemerintahan dan mencakup nilai uang yang cukup besar. Para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara misalnya berhasil mengumpulkan uang jutaan dollar dari sumber alam dan bantuan luar negeri.
Sementara itu dalam dimensi yang lain, yang umumnya terjadi di kalangan menengah dan bawah, biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang banyak. Korupsi yang terjadi di kalangan menengah dan bawah acap menghambat kepentingan kalangan menengah dan bawah itu sendiri, sebagai contoh adalah berbelitnya proses perizinan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), proses perizinan di imigrasi, atau bahkan pungutan liar yang dilakukan oleh para polisi di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan bisnis, dan lain sebagainya.
Sebab-Sebab Potensial Korupsi
Menurut hemat penulis, korupsi khususnya di Indonesia telah tersistematisasi dalam artian telah bermain dalam suatu sistem yakni Organisasi Pemerintahan atau spesifiknya birokrasi. Sebab-sebabnya dapat diuraikan sebagai berikut.
 Penyusunan Personalia (Rekruitmen)
Rekruitmen yang dimaksud di sini dalam arti luas, yakni dimulai dari proses penerimaan hingga penentuan posisi dalam organisasi pemerintahan. Di Indonesia khususnya, banyak terjadi berbagai penyimpangan, di mana proses penerimaan pegawainya kurang selektif, yaitu didominasi oleh Korupsi dan Kolusi. Tidak jarang terjadi dalam proses penerimaannya banyak terjadi tindakan penyuapan/ praktik percaloan. Selain itu juga, pimpinan dalam suatu organisasi terkadang menyusupkan orang-orang tertentu yang mempunyai kedekatan emosional sehingga diterima tanpa fit and proper test terlebih dahulu. Hal di atas diperparah dengan proses politik yang merasuki wajah birokrasi kita, di mana pejabat politik memanfaatkan otoritasnya untuk mengisi posisi dalam birokrasi dengan orang-orang yang telah berjasa padanya dala pertarungan politik. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika seorang pejabat politik selesai dilantik, maka program kerja yang pertama kali dilaksanakan adalah mutasi.Adanya proses rekruitmen yang kurang selektif di atas mengakibatkan pembentukan mental korupsi di tubuh birokrasi, sehingga korupsi kian terlembagakan. Contoh kasus di beberapa daerah di mana dalam proses penerimaannya ada praktik percaloan, suap menyuap yang dibuktikan dengan daftar kelulusan pegawai yang nomor seleksinya tidak sesuai dengan nama yang bersangkutan (tribun-timur.com).
 Faktor Ekonomi (Remunisasi)
Ada juga temuan bahwa latar belakang ekonomi (gaji/pendapatan) menjadi salah satu faktor terjadinya tindak korupsi. Banyak orang beralasan bahwa mereka melakukan korupsi karena dilatarbelakangi oleh pendapatan yang kurang. Namun di Indonesia, ada suatu hal yang mengherankan di mana korupsi juga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang justru gajinya boleh dikatakan tinggi.
 Sistem Pengawasan
Lemahnya sistem pengawasan juga merupakan salah satu faktor terjadinya korupsi. Lord Ashton pernah mengatakan bahwa Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Lagi-lagi terjadi hal yang unik di Indonesia di mana lembaga-lembaga pengawasan justru merekalah yang harus diawasi. The top leader yang seharusnya melakukan pengawasan, mereka korupsi. Inspektorat yang mengawasi, mereka menerima suap. Berbagai fenomena inilah yang hingga kini menyuramkan wajah birokrasi.
Solusi
Berbagai polemik di atas dapat dimimalisir dengan beberapa solusi sebagai berikut.
 Rekruitment
Dalam proses rekruitmen hendaknya diterapkan merit sistem, di mana sejak dari penerimaan pegawai hingga penempatan posisi (selektif) dalam artian menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Dalam era birokrasi modern yang dikenal dengan birokrasi rasional menurut Weber, maka penerimaannya harus melewati seleksi kompetensi yang transparan dan akuntabel, seperti fit and proper test atau mekanisme seleksi lainnya. Selain itu juga, dalam pengisian posisi dalam birokrasi, harus diterapkan hal yang sama guna mencegah penyimpangan-penyimpangan lainnya. Di Ambon misalnya, sistem demikian mulai diterapkan di mana dalam proses rekruitmen ada suatu kerja sama dengan Perguruan Tinggi, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan orang-orang yang dipandang ahli dalam bidangnya sebagai tim independen guna melakukan proses seleksi yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dengan jelas memahami bahwa orang-orang yang kemudian duduk di birokrasi adalah orang-orang yang professional (tribun-timur.com).
 Remunisasi
Dalam sistem penggajian, harus disesuaikan antara gaji/pendapatan dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, bahkan kalau perlu ada kenaikan gaji/ insentif bagi pegawai yang kinerjanya di atas rata-rata sehingga meminimalisir korupsi. Namun dalam proses penaikan gaji pegawai harus melalui suatu pengkajian yang lebih mendalam, di mana dalam prosesnya harus melihat bukan saja dari kacamata pemerintah, tetapi juga dari dari perspektif publik dikarenakan keduanya berbeda pandangan. Jikalau demikian, tidak akan terjadi kontroversi sebagaimana yang terjadi saat ini, di mana sejumlah kritikan pedas bergulir ketika ada isu untuk menaikkan gaji menteri atau yang pernah terjadi pada tahun 2000 di mana ada kenaikan gaji eselon I samai IV yang bervariasi dari 400% hingga 2000% (kompas 21 Maret 2000). Hal ini disebabkan korupsi dianggap korelatif dengan rendahnya gaji pegawai dan besarnya tanggungjawab pejabat.
 Sistem Pengawasan
Pengawasan dalam organisasi pemerintahan merupakan suatu kemutlakan dalam proses manajemen. Di Indonesia, pengawasan telah berlangsung baik oleh atasan pada bawahan (waskat), pengawasan fungsional, politik, dan sosial namun kurang efektif. Oleh karena itu, harus dilakukan suatu pengawasan yang lebih efektif yakni transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip good governance baik preventif (sebelum) maupun korektif (setelah terjadi) terhadap proses-proses pemerintahan sehingga tidak terjadi korupsi.
B. Korupsi dan Etika Pemerintahan
Etika sebagai Moralitas, Etika (Yunani=ethos) dapat diartikan kebiasaan hidup / adat istiadat, berkaitan dengan nilai-nilai. Moralitas (latin=mos)=adat / kebiasaan. Jadi etika adalah suatu sitem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup yang terwujud dalam pola perilaku dan terulang dalam kurun waktu lama sebagai kebiasaan. Moralitas merupakan dorongan nurani dari individu yang dijewantahkan dalam tingkah laku yang kemudian berinteraksi dengan lingkungan menjadi suatu sistem nilai, itulah etika. Etika kemudian menjadi suatu kebiasaan/ turun temurun sehingga menjadi norma dan kemudian dilembagakan menjadi hukum formal.
Etika pemerintahan menjadi semakin penting ketika sistem pemerintahan sendiri memberikan tempat bagi adanya korupsi, campur tangan politik atas birokrasi dan sebagainya. Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom.
Dalam bukunya yang berjudul ” Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya”, DR. A. Sonny Keraf membagi etika dalam tiga norma umum yaitu : Norma sopan santun, norma hukum dan ketiga adalah norma moral. Rendahnya etika para pelaku bisnis terjadi karena rendahnya pemahaman dari norma – norma umum yang sangat mendasar tersebut. Etika adalah suatu yang terbentuk dari proses yang cukup panjang, bahkan sepanjang dari usia seseorang itu sendiri. Etika adalah pelajaran yang di peroleh seseorang mulai dari lahir, sampai tingkat dewasa.
Jadi untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dari wujud etika dari seseorang harus mulai di pupuk dari usia kecil. Pelajaran tentang norma-norma dasar harus mulai ditanamkan mulai dari anak usia balita dan berkesinambungan sampai usia dewasa. Dari usia diman ia belum bisa membedakan mana benar – mana salah,sampai dengan usia dimana ia dapat membedakan mana yang benar mana yang salah.
Sehubungan dengan korupsi, etika kemudian lahir sebagai alat kontrol dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dikarenakan ada seperangkat nilai yang kemudian diyakini bahkan diamanahkan kepada pemerintah untuk dipegang teguh dalam setiap tingkah laku pemerintahan. Jikalau etika yang kemudian dilembagakan dalam kode etik dipegang dengan teguh, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi. Misalnya kode etik PNS yang merupakan norma-norma sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS yang diharapkan dan dipertangung jawabkan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat dan tugas-tugas kedinasan, organisasinya serta pergaulan hidup sehari-hari sesama PNS dan individu-individu di dalam masyarakat. Lebih jauh ada etika yang kemudian terlembagakan dalam hukum, seperti Asas Penyelenggara Negara Yang Bersih & Bebas KKN UU No 28 tahun 2000, etika dalam jabatan UU No. 28/2000 psl 5 mengenai kewajiban dan larangan PNS, etika PNS PP No 21 th 1975 tentang sumpah dan janji PNS dengan PP No 30 th 1980. Keseluruhan nilai etis di atas pada umumnya berisi mengenai petunjuk dalam tingkah laku pemerintahan baik sejak disumpah hingga kewajiban dan larangan. Sejak disumpah seorang birokrat telah mendapatkan amanah dari publik dan oleh karenanya harus bertanggung jawab kepada publik. Bahkan, ketika hal itu dipegang teguh dan diyakini sebagai suatu amanah, maka pertanggungjawabannya bukan hanya pada public melainkan juga kepada Tuhan dan pribadi. Oleh karena itu, jika etika dipegang teguh maka tindakan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi tidak akan terjadi dan sebagai suatu konsekuensi logis maka setiap tindakan korupsi dalam bentuk apapun/ alasan apapun tidak dapat dibenarkan/ menyalahi etika.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan makalah ini yaitu :
1. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.
2. Etika merupakan seperangkat nilai yang diyakini sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan yang senantiasa terpola dan terulang menjadi suatu kebiasaan.
3. Hubungan korupsi dan etika dapat dipahami dalam kehidupan pemerintahan sebagai suatu singkronisasi, di mana jikalau etika dipegang teguh sebagai landasan tingkah laku dalam pemerintahan, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi.
B. Saran
1. Dalam melakukan proses rekrutimen hendaknya diterapkan proses merit sistem dengan prinsip good governance untuk meminimalisir tindak korupsi.
2. Pemerintah hendaknya memaksimalisasi kinerja lembaga pengawasan, sehingga kontrol pemerintahan dapat berjalan dengan efektif.
3. Setiap birokrat hendaknya memegang teguh kode etiknya dalam setiap tingkah laku, sehingga korupsi tidak akan terjadi.

Daftar Rujukan
Buku
Dunn, William N. 1981. Public Policy Analysis. New Jersey : Prentice-Hall..
Keraf, A. Sonny. 2001. Etika Bisnis. Jakarta : Balai Pustaka.
Lubis, Mochtar dan James E. Scott. 1977. Etika Pegawai Negeri. Jakarta : Bharatara Karya Aksara.
Nugroho, Alois A. 2000. Etika Administrasi Bisnis. Jakarta : FKK UAJ.
Soewargono. 1997. Kapita Selekta Etika Pemerintahan. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan.
Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernologi. Jakarta : P.T Rineka Cipta.
Website
http://organisasi.org/praktek-kkn-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-di-indonesia-dilihat-dari-sudut-pandang-etika-bisnis#comment-23963, Download 12 November 2009, Search engine google.com
http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?idkolom=beritautama, Download 12 November 2009, Search engine google.com
http://www.kompas.com
http://www.tribun-timur.com

BAB I
PENDAHULUAN
Negara nasional terlalu kecil untuk mengatur dan mengurus masalah-masalah yang sangat besar, tetapi terlalu besar untuk mengatur dan mengurus masalah-masalah yang sangat kecil (Bell, 1988:2).
Ungkapan ini mengisyaratkan, bahwa peran negara nasional sebagai pengatur dan penyelenggara akan semakin berkurang dan akan sangat tergantung dengan mekanisme koordinasi dan pembagian kekuasaan baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat lokal (Fukuyama, 2004: 95). Konsekuensi logis dari hal ini adalah penyerahan sebagian kekuasaan kepada unit-unit sub nasional dan lokal.
Hal ini pula yang kemudian menjiwai semangat Indonesia dalam merubah tatanan pemerintahan melalui suatu mekanisme yang mempermudah pengelolaan negara. Berdasarkan hal itu, melalui Reformasi dengan salah satu agendanya yaitu restrukturisasi birokrasi, maka diterapkanlah suatu sistem yang memfokuskan pengelolaan potensi lokal yang turut serta mendukung pengembangan potensi nasional. Sistem ini kemudian kita kenal dengan desentralisasi, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Jo 32 Tahun 2004.
Desentralisasi dengan Otonomi Daerah sebagai konsekuensi logisnya, tentunya berorientasi pada pengembangan potensi lokal dalam menjalankan pemerintahan daerah yang turut menunjang pemerintahan nasional. Potensi lokal yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada sumber daya alam dan finansial, tetapi juga sumber daya manusia, dalam hal ini elit-elit politik lokal. Pengembangan potensi yang di maksud dalam pembahasan saat ini merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai daerah yang menyelenggarakan otonomi. Oleh karena itu, sudah seyogyanya apabila terjadi kompetesi antar daerah dalam mengembangkan potensinya sekaligus merangsang daerah-daerah kecil/ terpencil mengembangkan potensi lokalnya guna memperjuangkan tercapainya pemekaran wilayah. Memang otonomi daerah dan pemekaran wilayah adalah dua hal yang berbeda, namun terdapat hubungan saling pengaruh di antara keduanya. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah secara administratif dan politik, akan merangsang masing-masing daerah kecil/terpencil berusaha sekeras mungkin agar dapat dimekarkan. Hal ini disebabkan karena dengan pemekaran suatu daerah menjadi daerah otonom, maka hal ini mempermudah akses dana untuk pembangunan di daerah itu, mempermudah pengembangan karir elit politik lokal dll.
Suatu kondisi yang berlainan dengan penerapan otonomi daerah apabila dikaitkan dengan dinamika politik lokal yang kurang berkembang, dimana kurangnya kesiapan pemerintah dan masyarakat, kurangnya potensi yang bisa dikembangkan baik kualitas dan kuantitas SDM maupun SDA, tentunya akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh. Hal inilah yang menurut hemat penulis sebagai hambatan yang patut dianalisis lebih jauh guna menghasilkan sebuah solusi pemecahannya. Berangkat dari hal di atas, maka penulis berupaya menganalisis secara mendalam tentang penerapan otonomi daerah yang dikaitkan dengan dinamika politik lokal dengan mengangkatnya ke dalam sebuah makalah dengan judul,”Dinamika Politik Lokal: Tantangan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”.

BAB II
PEMBAHASAN
Heinelt dan Wollmann (1991) mendefinisikan politik lokal sebagai suatu sense dalam pembagunan dan penghargaan secara sosial yang berupa keputusan-kepurusan dalam sistem interaksi berdasarkan fisik dan ruang sosial. Sementara Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).
Berbicara tentang politik lokal akan terkait dengan kekuasaan yang digunakan untuk memimpin suatu masyarakat tertentu. Di mana kekuasaan itu tidak hanya didasarkan pada kemampuan tetapi juga oleh faktor lain yang memiliki kaitan dengan keberadaan masyarakat atau daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu ada dua faktor yang mempengaruhi kehidupan politik lokal masyarakat Indonesia, pertama munculnya agenda pemekaran wilayah atas dasar asumsi-asumsi etnisitas yang lebih spesifik, sebagai salah satu indikasi penguatan identitas terhadap wacana demokrasi lokal. Masyarakat Indonesia yang kaya akan identitas kelompok etnis, membutuhkan pemahaman yang serius dalam membangun kerangka interaksi politik yang toleran, yang dalam potensinya bisa memperkuat pluralisme (Abdilah, 2002) Sementara Giddens (2000) menjelaskan bahwa heterogenitas itu sendiri bukan merupakan suatu halangan. Ia merupakan bagian terpenting yang tak dapat dipisahkan dari makna “bangsa kosmopolitan” yang sesungguhnya.
Kedua, Kehadiran masyarakat dalam wilayah publik yang terbuka merupakan bagian dari perluasan arena gerakan rakyat dengan cara ikut berpartisipasi di dalam pembentukan kebijakan daerah sebagai upaya penguatan basis lokal. Penguatan basis lokal tersebut diharapkan bisa mengubah taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Oleh sebab itu, bagaimana menggunakan pintu pemberian otonomi daerah ini menjadi titik masuk bagi demokratisasi dan partisipasi rakyat. Sementara pertumbuhan otoritas pemerintah pusat yang disejajarkan dengan pemerintah lokal untuk melakukan stabilitas ekonomi dan politik serta meningkatkan partisipasi dalam program pembangunan (Mac Andrew, 1986). Hal senada juga dinyatakan oleh Morfit, (1995) bahwa usaha yang dilakukan pemerintah pusat dalam menangani masalah yang ada di daerah adalah memperkuat posisi pemerintah daerah, ini semua terkait dengan desentralisasi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah di aras lokal/ daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.
Dengan demikian dapat kita lihat bahwa dinamika politik lokal sangat ditentukan oleh tingakt keluasan otonomi yang diberikan kepada suatu daerah. Dalam artian semakin luas otonomi suatu daerah, maka politik lokal di daerah tersebut akan semakin berkembang. Realisasi hal ini dapat kita lihat pada tingginya tingkat permintaan daerah yang ingin dimekarkan, dikarenakan aras perpolitikan yang kian berkembang. Contoh kongkritnya dapat kita lihat dari pemekaran daerah Gorontalo menjadi Provinsi. Sewaktu masih bergabung dengan Sulawesi Utara, maka Pemerintah Gorontalo seakan-akan tidak punya taji dalam pemerintahan daerah, apalagi di kancah nasional. Namun ketika dimekarkan sebagai sebuah provinsi, maka Gorontalo dapat berbicara bukan saja di tingkat nasional bahkan di taraf internasional. Hal ini dikarenakan dengan otonomi daerah yang diberikan, maka Gorontalo dapat dengan mudah mengembangkan potensi lokal yang dimilikinya yang didukung oleh kebijakan yang dirumuskan di tingkat lokal. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peranan masyarakat yang turut serta ambil bagian sejak perumusan hingga pelaksanaan kebijakan di daerah.
Contoh lain dapat kita lihat dalam pilkada langsung yang juga merupakan suatu kemutlakan dalam otonomi daerah. Melalui pilkada yang diadakan di berbagai daerah, dapat kita lihat antusias yang besar dari berbagai daerah dalam pelaksanaannya. Begitu banyak potensi elit lokal yang mulai berkembang, bukan saja melalui proses karir melalui partai politik tetapi juga melalui jalur independen. Hal ini tentunya merupakan suatu kemajuan besar dalam sejarah perpolitikan daerah di mana begitu ketatnya persaingan untuk menjadi pemimpin daerah, hingga setiap orang berusaha dengan sebaik mungkin menambah kapasitas dan kapabilitasnya untuk menarik simpati masyarakat. Selain itu juga suatu keuntungan besar juga diraih masyarakat dalam hal kebebasan untuk memilih wakil-wakilnya sesuai nurani. Hal inilah tentunya menyebabkan bertaburnya elit-elit lokal di daerah (caleg) yang mencoba menarik simpati masyarakat dengan janji-janji yang menggiurkan rakyat. Selain itu juga, peranan politik lokal demikan terasa ketika ada partai-partai lokal yang kemudian ikut serta dalam pemilu yang nantinya akan diadakan pada april 2009. Hal ini kemudian memunculkan statement bahwa setiap politik lokal adalah politik nasional.
Merujuk pada pelaksanaan sebelumnya, maka setiap persoalan yang ada di tingkal lokal diselesaikan oleh pemerintah pusat. Namun, setelah otonomi daerah digalakkan, maka persoalan-persolaan yang terjadi pada tataran lokal harus diselesaikan dengan kearifan lokal yang ada. Hal itu sejalan dengan pandangan kaum lokalis yang dimotori Jones dan Stewart. Keduanya beranggapan, hanya orang lokal yang dapat memahami kondisi dan nilai-nilai lokal, karena itu merekalah yang lebih berkompeten untuk membuat kebijakan publik dan keputusan politik lainnya. Mereka juga sangat anti-sentralisasi, sehingga menghendaki pengurangan, bahkan bila perlu penghapusan, peran pemerintah pusat.
Ketika terjadi konflik antara masyarakat dan aparatur politik/negara, solusi yang paling efektif adalah memanfaatkan secara optimal pendekatan etika dan budaya politik setempat, bukan justru jalur hukum modern yang belum mengakar dalam memori kolektif masyarakat daerah. Setiap kelompok masyarakat atau daerah niscaya mempunyai mekanisme resolusi konflik yang khas karena tidak ada kelompok masyarakat atau daerah yang tidak menghendaki perdamaian. Dalam konteks ini, budaya politik daerah mesti dikembangkan dalam rangka pemberdayaan politik dan demokrasi di tingkat daerah, dan tidak sekadar media yang efektif bagi resolusi konflik. Harapan kedepan adalah demokrasi lokal secara bertahap dan pelan-pelan harus mendorong tumbuhnya pemerintahan lokal yang semakin terbuka. Fenomena pergeseran dari pemerintahan birokratis (bureaucratic government) ke pemerintahan partai (party government) merupakan sebuah contoh hadirnya pemerintahan yang semakin terbuka.
Lebih jauh konteks dinamika perpolitikan lokal dalam pelaksanaan otonomi daerah ini juga memiliki tujuan jangka panjang dalam hal ini berorientasi pada paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, good governance. Dalam hal ini, maka orientasi pemerintahan berada pada rakyat, di mana pemerintah daerah dituntut peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Tentunya hal ini yang menjadi tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah, di mana fokus utamanya terletak pada apa yang dibutuhkan rakyat dan society empowerment (pemberdayaan masyarakat) bukan sekedar formalitas (ceremonial) belaka.
Berbagai hal di atas menjadi tantangan besar yang harus dijawab dengan bukti nyata, sehingga memacu setiap daerah untuk mengembangkan potensinya agar tidak tersingkirkan dalam persaingan. Namun, tentu saja banyak daerah yang tidak siap dengan kondisi ini. Tapi sebagian kepala daerah yang punya visi daerah yang jelas tidak mau terpuruk dalam kondisi ini. Menemukan format baru pemerintahan yang diawali dengan merubah paradigma sistem manajemen yang lebih baik seperti prinsip efisiensi dan ekonomis, merampingkan struktur pemerintahan, wirausaha birokrasi, kompetensi para birokrat dan melibatkan pihak swasta dalam memajukan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu inovasi yang besar dalam menjalankan pemerintahan.
Selain itu juga, pelaksanaan otonomi daerah tidak selamanya membawa hasil positif dalam pemerintahan dan kemajuan dinamika politik lokal yang dapat disebabkan oleh kurangnya potensi lokal (SDM dan SDA dan kalaupun ada kurang dikembangkan) dan ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah, pola rekruitment yang tidak jelas dll. Bahkan hasil penelitian di beberapa daerah mengarahkan kepada kesimpulan gagalnya otonomi daerah yang dicerminkan dari ketiadaan political equality, local responsiveness dan local accountability (Yappika, 2006; lihat juga untuk konsep ini Smith, 1985:24). Hal ini akan dijelaskan lebih jauh sebagai berikut.
 Masalah Kurangnya potensi lokal serta kurangnya kesiapan pemerintah dan masyarakat. Banyaknya urusan yang telah diserahkan kepada kabupaten/kota ternyata tidak diikuti oleh kemampuan dan jumlah SDM Aparatur yang tersedia. Terbatasnya kualifikasi dan jumlah SDM aparatur ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota. Di beberapa daerah bahkan pengisian jabatan dilakukan dengan mengatrol kepangkatan seseorang, karena keterbatasan SDM yang memenuhi persyaratan. Mekanisme Baperjakat (Badan Penilai Jabatan dan Kepangkatan) seringkali terbentur pada keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM yang tersedia, di samping juga politik afiliasi dan politik akomodasi. Keterbatasan SDM aparatur ini sangat dirasakan dalam pelayanan publik maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak terkecuali adalah keterbatasan kemampuan anggota DPRD dalam proses penganggaran. Akibatnya, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta proses penganggarannya masih jauh dari optimal. Hal ini dipersulit lagi oleh perubahan sistem anggaran dari pusat yang sangat cepat dan susul menyusul bahkan seringkali tumpang tindih, sehingga menyulitkan respon kemampuan SDM aparatur. Selain itu juga, peranan SDA perlu diperhitungkan, dikarenakan SDA yang memadai turut mendukung perkembangan suatu daerah dalam hal penyediaan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan melalui pengelolaan SDA tersebut. Oleh karena itu, daerah yang kurang SDA-nya tidak sepatutnya untuk dimekarkan dan diterapkan otonomi daerah. Selain itu juga, fungsi pemerintah untuk mengelolanya tidak berjalan dengan baik, misalnya Gubernur sebagai wakil pusat kurang menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga SDM aparatur tidak dapat didistribusikan secara merata kepada kabupaten/kota di provinsinya. Terkait dengan ktidaksiapan masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini juga akan menghambat perkembangan dinamika politik lokal yang juga akan sangat berpengaruh dalam pemerintahan.
 Pola rekuitment yang tidak jelas. Pengisian formasi jabatan baik untuk jabatan politik maupun untuk jabatan karir di Instansi daerah sering diwarnai dengan menguatnya isu putra daerah lebih banyak ditentukan oleh akomodasi kepentingan-kepentingan tertentu, seperti afilisasi seseorang dengan bupati/walikota. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menyatakan otonomi daerah sering menimbulkan berbagai gejolak biasanya terkait dengan proses pemilihan kepala daerah dan pertanggung jawaban kepala daerah (Republika, 10 Januari 2001). Selain itu, partai juga harus melakukan rekrutmen dengan baik. Selama ini perannya lebih terlihat sebagai calo bagi individu yang ingin berlaga di Pilkada. Kadang momen Pilkada benar-benar dijadikan meraup keutungan besar bagi partai-partai politik, dan bahkan ada yang memasang bandrol dengan harga mahal bagi seseorang yang ingin maju menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, mulai saat ini rekrutmen politik harus dilakukan dengan benar. Partai politik jangan lagi mengusung pihak yang bayar, tetapi harus mencari calon pemimpin daerah yang sebenarnya. Penilaian harus didasarkan pada kredibilitas, kemampuan memimpin, dan nilai diri di mata masyarakat. Proses seleksinya dapat dilakukan dengan konvensi. Jadikan politik lokal diera otonomi ini jauh lebih baik dan fair (Musfi Yendra 2009). Untuk pengisian formasi jabatan karir pemda hendaknya mengedepankan profesionalisme sehingga tidak terjebak pada fanatisme sempit berupa kesukuan, sebab bila hal ini yang ditonjolkan oleh pemda maka selain merugikan pemda sendiri, juga akan mengusik rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang telah sejak lama dibangun dan diperjuangkan bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI. Berkaitan dengan rekruitment, profesionalisme akan dapat memberikan kinerja yang unggul karena pendekatan yang bersifat primordial adalah masa lalu yang harus segera ditinggalkan. Pembinaan pegawai di pemerintah daerah harus sudah menerapkan merit system agar kinerja pemda dapat menjadi clean government di tingkat local sebagai sumbangan untuk menciptakan clean government secara Nasional. (Soenarto 2001). Strategi pengisian formasi jabatan yang paling valid, adil dan layak di daerah adalah dengan mengadakan Fit and Proper Test secara obyektif kepada setiap calon, tanpa melihat dari mana suku dan daerahnya yang penting masih warga negara Indonesia. Hal ini akan mampu menekan isi kesukuan yang sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan di era globalisasi karena keaslian dan kesukuan tidak akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas (the righ man in the rigt place).
Selain kedua hal di atas, ada juga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan otonomi secara menyeluruh. Menurut M. Alfan Alfian M (2007), pasca Orde Baru, kondisi dan dinamika politik lokal tampak lebih sering menggejolak. Ini bisa dijelaskan, setidaknya lewat tiga hal. Pertama, konflik politik lokal berpeluang lebar muncul sebagai konflik terbuka, dan tak bisa ditutup-tutupi lagi, misalnya oleh kekuatan politik tingkat pusat. Pada zaman Orde Baru, jangankan konflik politik, konflik sosial pun “tidak sampai ke permukaan”. Itu disebabkan kuatnya “negara” dalam mengontrol segala hal (tetek bengek) urusan politik dari tingkat lokal hingga nasional, dengan pola kebijakan yang amat sentralistik.
Kedua, bisa dijelaskan dengan teori “desentralisasi korupsi”. Meminjam sinyalemen Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, pasca-Orde Baru, tak hanya struktur kebijakan sentralistik yang berubah, seiring otonomi daerah (desentralisasi), tetapi juga pola korupsinya. Bila dulu korupsi terpusat, itu bisa dipilah ke lingkup “istana” (Cendana), kini polanya menyebar dan merata dari tingkat pusat dan daerah. Setidaknya lebih ekspresif. Ketiga, akibat ledakan politik yang belum bisa lepas sepenuhnya dari fenomena euforia. Hakikat berpolitik pun rata-rata belum bisa dipahami secara benar. Menjadi politisi masih dianggap sama dengan profesi lain. Mochamad Basuki, misalnya, bahkan terang-terangan mengatakan, kalau mau kaya jadilah politisi. Tentu saja ungkapan ini agak aneh, mengingat profesi politisi, berbeda dibanding pengusaha.
Faktor pemahaman yang salah terhadap otonomi daerah juga sering mengancam integrasi bangsa Indonesia, dengan banyaknya muncul gerakan-gerakan separatisme di beberapa daerah. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu baik dari dalam Indonesia sendiri maupun dari pihak asing terhadap daerah otonom untuk merongrong kesatuan negara Republik Indonesia. Wacana melepaskan diri dari negara Indonesia, walaupun ini cepat diatasi oleh pemerintah pusat. Konflik horizontal belakangan juga sering muncul dengan memanfaatkan kepolosan hati rakyat oleh elit politik lokal, terutama dalam menyikapi kekalahan bagi calon kepala daerah yang tidak terpilih. Sehingga Pilkada dibanyak daerah selalu menyisakan konflik yang berdampak buruk terhadap ekonomi, sosial dan politik bagi masyarakat lokal daerah tersebut. Fenomena kerusuhan di berbagai daerah yang ditimbulkan oleh sengketa pilkada juga merupakan warning bagi partai politik untuk melakukan introspeksi diri. Partai politik harus menjalankan undang-undang, melaksanakan pendidikan politik rakyat pada tingkat lokal, dan menjamin iklim politik yang kondusif.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, maka dituntut adanya sikap dewasa dan rasional serta sanggup untuk menerima adanya perbedaan pendapat termasuk kekalahan dari calon atau partai yang didukungnya. Sepanjang proses pemilihan Kepala Daerah telah dilakukan secara demokratis dengan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan maka semua pihak harus siap menerima apapun hasilnya. Dalam demokrasi ada idiom yang menyatakan bahwa tidak mungkin suatu pilihan memuaskan semua orang. Sepanjang pemilihan itu telah memuaskan dan diterima oleh sebagian besar masyarakat maka hasilnya harus diterima dan disahkan sebagai keputusan yang legal. Teror, ancam-mengancam secara fisik dan psikis merupakan manifestasi dari sikap yang belum dewasa dalam berdemokrasi, sehingga hal ini harus dihindarkan dalam praktek-praktek politik di era reformasi saat ini. Selain itu juga, menurut Ibnu Purna untuk dapat mengeliminir terjadinya ego daerahisme pelaksanaan otonomi daerah harus dilandasi dengan semangat plurarisme dengan cara mempelajari kembali sejarah pergerakan Nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Republika, 22 November 2000). Oleh karena itu, demi kemajuan dinamika politik lokal dan kesuksesan penerapan otonomi daerah maka dibutuhkan kesungguhan semua pihak yang terlibat guna memaksimalkan segi positifnya dan meminimalisir segi negatifnya.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari rangkaian pembahasan di atas mengenai dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Perkembangan dinamika politik lokal sangat sangat ditentukan oleh peranan masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi lokal guna mencapai tujuan negara.
2. Penerapan otonomi daerah dalam pemerintahan dapat membawa hasil positif dan negatif dalam perkembangan dinamika politik lokal.
B. Saran
Berbagai tantangan dan hambatan yang turut mewarnai perkembangan dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentunya perlu mendapat perhatian yang khusus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.
1. Hendaknya pemerintah memaksimalkan potensi daerah masing-masing guna eksis dalam persaingan di tingkat nasional.
2. Perlu penanaman budaya politik dalam dinamika politik lokal, untuk meminimalisir sisi negatif dari penerapan otonomi daerah.

Daftar Rujukan
Abdilah S., Ubed, 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesiatera.
Fukuyama, Francis. 2004. State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. London.
Gidden, Anthony, 2000. Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial, terj. Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka.
Heinelt, Hubert and Wollmann, 2003. Local Politics Research In Germany: Developmentsand Characteristics In Comparative Perspective. London: Sage Publications.
Hoessein, Bhenyamin. 1995. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. Depok.
——————————. 2001. “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan sebagai Tanggap terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi”. Usahawan 04/April, Jakarta.
http://www.koranpolitik.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=19, Download 25 Februari 2008, Search google.com
John, Steward & Gerry Stoker, 1989. The Future of Local Government, London: Macmillan.
Kaho, Joseph R. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Morfit, M., Strengthening the Capacities of Local Government : Policies and Constraints, in Mac Andrew (ed) 1986. Central Government and Development in Indonesia, Singapore: Oxford University Press.
Muluk, M.R. Khairul. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah dengan Pendekatan Berpikir Sistem (Studi Administrasi Publik di Kota Malang). FISIP UI. Jakarta.
Rohdewohld, Rainer. 2003. “Decentralization and The Indonesian Bureaucracy: Major Changes, Minor Impact?”, di dalam Aspinal, Edward dan Fealy, Greg. Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore..
Smith, Brian C.. 1985. Decentralization. The Teritorial Dimension of the State. London.
Yappika. 2006. “Studi Pelaksanaan Desentralisasi yang Membukan Ruang Partisipasi Politik Rakyat, Efektivitas Tata Pemerintahan, dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat”, hasil penelitian tidak dipublikasikan. Jakarta.

“Tidak ada seni yang bisa dipelajari dengan cepat oleh pemerintah, kecuali seni menguras duit dari kantong penduduk”. Kalimat tersebut merupakan sepenggal pernyataan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (Skousen, 2005:40). Pernyataan ini sampai sekarang juga masih relevan. Di Indonesia, pernyataan ini seakan-akan mendapatkan justifikasi dari kondisi riil yang ada, di mana dalam sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat inilah para pemegang kekuasaan kita dengan seenaknya berbicara tentang visi dan misinya untuk mengsejahterakan rakyat dengan berbagai solusi kebangsaan, namun yang terjadi hanyalah kondisi paradoks yang membuat perekonomian rakyat kian terpuruk. Di satu sisi para pemegang kekuasaan semakin memperkaya diri dengan proyek-proyek yang bertujuan langsung dengan hajat hidup orang banyak yang diperparah dengan tindakan sebagian oknum pejabat yang melakukan tindak korupsi, sementara di sisi lain masyarakat hanya bisa mengeluh dengan minimnya pedapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Memang hal di atas cukup menggelikan apabila kita singkronkan dengan keadaan bangsa kita yang kaya akan sumberdaya, namun hingga kini tidak kungjung sejahtera. Tapi itulah kondisi negara kita yang jika dianggap dari sudut pandang kebijakan sistem merupakan hasil yang terbaik. Pada awal pemerintahan orde baru, harapan akan terwujudnya kesejahteraan rakyat kian terbuka, di mana pada awal kinerja pemerintah saat itu telah menunjukkan realisasi visi pembangunan kemasyarakatan dengan asas sentralisasi/ terpusat, jika ditinjau secara keseluruhan. Namun, dengan diterapkannya asas sentralisasi ini justru menimbulkan berbagai gejolak di masyarakat khususnya di tingkat lokal, yang merasa bahwa penerapan asas sentralisasi kurang memperhatikan aspek keterwakilan daerah/lokal dalam pelayanan publik dan perumusan kebijakan yang signifikan untuk masyarakat lokal, sehingga pencapaian kesejahteraan rakyat mengalami hambatan. Melihat kondisi riil yang terjadi akibat asas sentralisasi, maka melalui proses reformasi, konsep pemerintahan tersebut diubah menjadi desentralisasi di mana terjadi suatu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kecuali pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, peradilan, kebijakan fiskal & moneter, serta urusan keagamaan.
Asas desentralisasi yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentunya memiliki konsejuensi logis, yaitu otonomi daerah. Daerah Otonom ini mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Desentralisasi yang diharapkan menjadi suatu solusi kebangsaan tentunya mempunyai tujuan, pertama meringankan beban administrasi pemerintah daerah sehingga lebih cepat. Ketika masih diterapkannya asas sentralisasi, proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup rumit, di mana sebelum melakukan sesuatu, pemerintah daerah harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dari sisi kebijakan sampai dengan proses pelaksanaannya. Dengan diterapkannya asas desentralisasi maka pemerintah daerah cenderung lebih kreatif karena diberi kekuasaan adminisratif oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan tersendiri sesuai dengan kebutuhan lokal dan menentukan mekanisme tertentu dalam pelaksanaan kebijakan itu, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, baik dalam pembuatan kebijakan lokal sampai pada pelaksanaanya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Di Indonesia, hal ini mulai berjalan dengan baik, misalnya dalam hal pengeloaan keuangan daerah. Dulunya ketika pemerintah pusat mengucurkan dana untuk pembangunan daerah, maka dana tersebut tidak dengan cepat mengalir ke kas daerah tetapi harus terlebih dahulu mengalir melalui beberapa pos yang ada dalam birokrasi. Melalui desentaralisasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang sangat menguntungkan daerah, di mana dana tersebut dapat langsung mengalir ke kas daerah tanpa melalui proses administrasi yang panjang tersebut, yang diistilahkan dengan pemangkasan birokrasi. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah tidak terlalu terbebani dengan proses administrasinya, sehingga program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan cepat.
Kedua, lebih responsif terhadap pelayanan umum. Ketika beban administrasi yang diemban oleh pemerintah daerah menjadi lebih ringan, maka hal tersebut membuat pemerintah daerah lebih resposif terhadap fungsi pelayanannya, di mana pemerintah lebih memfokuskan kinerjanya terhadap pembangunan daerah, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur daerah semata-mata demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika kita melihat realita yang terjadi di Indonesia, maka kita akan melihat penerapanya agak melenceng dari tujuan di atas, di mana apabila pelayanannya dapat memberikan keuntungan pribadi, maka pemerintah kita berupaya melayani kebutuhan tersebut dengan baik, walaupun hasilnya tidak maksimal untuk rakyat. Sebaliknya apabila pelayanannya menyangkut hajat hidup orang banyak namun kurang memberikan keuntungan bagi mereka, maka hal ini cenderung dijadikan urusan sampingan bahkan ada yang dipersulit. Contoh kongkritnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proyek-proyek fly over seperti jalan tol bertingkat. Untuk hal yang satu ini pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk tercapainya hal itu bagaimanapun caranya dengan mengatasnamakan rakyat, karena dari proyek tersebut kebanyakan oknum pemerintah kita yang mendapatkan keuntungan di balik itu. Namun jika proyeknya berkaitan dengan pengaspalan jalan-jalan kecil di sekitar rumah-rumah penduduk, maka pemerintah tidak terlalu memusingkan hal itu bahkan kalau terealisasi, maka hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentunya menyebabkan tanggung jawab pelayanan lokal sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Dengan demikian,tingat pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan penerapan desentralisasi, yang akan berdampak pada layak tidaknya suatu daerah menjadi daerah otonom. Di samping itu, kualitas dan kuantitas dalam pelayanan memang mutlak diperhatikan guna mewujudkan konsep Good Governance yang selama ini dielu-elukan oleh pemerintah kita.
Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan ekonomi di daerah. Tujuan keempat ini sangat berkaitan erat dengan desentralisasi ekonomi, dimana pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditujukan untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan pembangunan ekonomi di setiap daerah. Lebih jauh Laode Ida, Wakil Ketua DPD, pernah mengemukakan bahwa konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan pembangunan (ekonomi) selalu berada di ibu kota pemerintahan daerah dan wilayah sekitarnya. Sementara semakin jauh dari ibu kota daerah maka akan semakin tertinggal pula daerah itu (Tempo Interaktif). Karenanya konsep desentralisasi sangat cocok untuk hal di atas.
Disamping itu, apabila kita merujuk pada data APBN 2008, ternyata 65 persen dari total anggaran berputar di daerah, 35 persen di antaranya transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus. Sebanyak 30 persen lainnya adalah kegiatan pemerintah pusat yang dilakukan di daerah. Dengan hanya 35 persen APBN bagi belanja pemerintah pusat untuk keperluannya sendiri, keberhasilan aktivitas pembangunan dari perputaran 65 persen APBN di daerah menjadi sangat menentukan (Kompas). Dari data statistik di atas dapat dilihat bahwa begitu banyak dana yang berputar di daerah dan dalam pemanfaatannya tentunya pemerintah daerah dapat menentukan berapa porsi dana yang dibutuhkan oleh masing-masing program sehingga prinsip efisien dan efektivitas dalam penggunaan dana untuk pembangunan sektor ekonomi dapat diterapkan. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya, demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perekonomian daerah.
Se-ideal apapun konsep yang akan dijalankan, tentunya jika dikaitkan dengan realitas di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut masalah dana. Hal ini dibuktikan dengan sejak delapan tahun konsep desentralisasi di Indonesia, ternyata angka korupsi di daerah pun kian meningkat. Meminjam istilah Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch , korupsi di tingkat daerah merupakan bentuk kerjasama yang manis antara kekuasaan politik di daerah, dengan kelompok kepentingan tertentu, sehingga menghasilkan koruptor-koruptor daerah yang diktaktor. Ini merupakan corruption by design, karena 75 persen Perda yang lahir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, malah sarat korupsi. Oleh karena itu, satu hal yang harus dihindari yaitu jangan sampai kebijakan desentralisasi yang menguntungkan daerah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga terjadilah desentralisasi korupsi.
Kelima, perencanaan dan pembuatan keputusan akan lebih memenuhi kebutuhan lokal. Hal ini tidak dapat dielakkan, dimana hanya daerah itu sendiri yang mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan lokalnya. Dengan demikian, desentralisasi semakin mempermantap jalannya pemerintahan di daerah, di mana keterwakilan aspek lokal menjadi lebih menonjol, karena yang merencanakan program dan membuat kebijakan yang akan dijalankan suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri yang notabene lebih mengetahui kebutuhan daerahnya. Lebih jauh Dirjen Otoda Depdagri (2007) dalam seminarnya pernah mengatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan lokalnya dengan mengembangkan potensi lokal yang dimilikinya, karena yang merencanakan dan membuat kebijakan untuk itu (public regulations) adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Contoh kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, pemerintah daerahnya mencanangkan program pendidikan dan kesehatan gratis. Jadi, dengan diterapkannya desentralisasi, maka pemerintah Sulsel lah yang berkewenangan untuk merencanakan program dan merumuskan kebijakan untuk mencapai itu, sehingga kebutuhan lokal tersebu dapat terpenuhi.
Keenam, melibatkan partisipasi sektor swasta dan warga sispil dalam pembuatan keputusan dan perencanaan. Partisipasi sektor swasta dan warga sipil tidak dapat disepelekan dalam pembuatan kebijakan, karena mau tidak mau merekalah yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pembangunan ekonomi daerah, peran sektor swasta tentunya sangat penting dalam mewujudkannya, di mana dalam hal kebijakan investasi dan pasar modal, maka sektor swasta inilah yang dapat dijadikan mitra kerja oleh pemerintah. Selain itu juga, dalam hal pencapaian kesejahteraan rakyat, maka peranan masyarakat sipil sangatlah besar, karena hal itu sangat berkaitan dengan hajat hidup mereka.
Mengembangkan kepemimpinan dan human capitals (modal). Dengan adanya desentralisasi, maka jiwa kepemimpinan elit-elit di daerah dengan sendirinya akan terasah dengan baik, karena dengan adanya politik bagi-bagi kekuasaan trsebut, maka perputaran elit di tingkat lokal menjadi lebih cepat. Para elit politik yang berproses di pemerintahan daerah inilah yang nantinya akan menjadi asset-aset bangsa yang dapat mnntukan arah bangsa ke depannya. Selain itu juga desentralisasi juga dapat mengembangkan modal yang diinverstasikan di daerah. hal ini didukung dengan perputaran arus modal yang cukup cepat di tingkat daerah, sehingga dengan mudah kita dapat menginvestasikan modal di brbagai sektor usaha. Kedua hal di atas dapat kita lihat dari kenyataan di Indonesia bahwa sejak diterapkannya desentralisasi, maka pemimpin-pemimpin muda mulai lahir dari rahim-rahim pertarungan politik yang makin mengasah jiwa-jiwa kepemimpinannya dan dengan adanya keterbukaan potensi di daerah, maka arus investasi semakin mengalir, sehingga pembangunan perekonomian di daerah menjadi lebih lancar.
Membangkitkan kompetisi antar wilayah dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ketika dibuka kesempatan bagi tiap daerah untuk menjadi daerah otonom melalui penerapan asas desentralisasi, maka setiap daerah tentunya menjadi termotivasi untuk berkompetisi dengan daerah lainnya dalam hal mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Hal ini akan semakin menarik jika dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang kian meningkat untuk menuntut penghidupan yang layak kepada pemerintah di daerahnya, karena tanggung jawab untuk mengsejahterakan mereka ada di pundak pemerintah daerah masing-masing. Tentunya untuk mencapai hal itu tidak terlepas dari kreativitas pemerintah daerah untuk memanfaatkan dengan baik potensi daerah yang dimilikinya.
Dikaitkan dengan kondisi kehidupan dalam era globalisasi yang menuntut adanya suatu persaingan, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensinya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta dapat mnarik investasi yang lebih banyak demi pencapaian tujuan itu. Lebih jauh Kementrian Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dalam salah satu sambutannya pada seminar “Desentralisasi Urusan Pemerintahan” pernah mengemukakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menuntut kesejahteraan dan era globalisai yang menuntut persaingan kompetensi yang ada di daerah merupakan tantangan daerah yang paling besar. Sehingga, apabila kedua hal tersebut tidak dapat terealisasi melalui pengembangn potensi lokal, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tidak layak untuk menjadi daerah otonom. Selain itu juga, mekanisme lain, yang juga efektif dalam pengembangan kompetisi antar daerah adalah preferensi masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam memilih lokasi tempat tinggal, tempat berusaha/bekerja. Daerah yang tidak mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi penduduk dan dunia usaha akan ditinggalkan penduduknya, sehingga dunia usaha pun akan hengkang.
Melirik sejenak pada kompetisi antar daerah yang terjadi di Indonesia, ternyata banyak sekali kejanggalan dalam pelaksanaannya. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika masing-masing daerah ingin berkompetisi dengan daerah yang lain. Namun, jika melihat banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh daerah ketika menjadi daerah otonom, maka banyak daerah-daerah yang ingin mandiri tanpa memperhatikan aspek potensi yang dimilinya. Sehingga, apabila aspek potensi yang sangat signifikan ini diabaikan, maka hal ini akan membuat daerah tersebut kalah dalam persaingan dan hanya dapat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
Untuk mengatasi hal di atas maka diterapkanlah suatu formulasi kebijakan, dimana yang menjadi titik tolak desenralisasi dengan konsekuensi daerah otonom yaitu pengembangan potensi lokal, sehingga jika hal di atas tidak memenuhi standarisasi yang ditetapkan, maka daerah tersebut tidak akan dijadikan daerah otonom karena nantinya akan terhempas dari arena kompetisi. Di samping itu, untuk memotivasi daerah-daerah agar bersemangat untuk mengembangkan potensinya agar tetap eksis dalam kompetisi, maka pemerintah telah menempuh kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang sukses dalam menjalankan pemerintahannya, yang dikenal dengan otonomi award. Penghargaan ini tentunya akan menjadi ajang pembuktian kompetensi suatu daerah yang sarat akan gengsi tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh agar suatu daerah dapat tetap eksis dalam persaingan yaitu daerah yang minim potensinya dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi suatu daerah untuk tidak mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pada intinya, baik dari keseluruhan tujuan desentralisasi di atas secara umum dikategorikan atas dua hal, yang sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu tujuan politis dan tujuan administratif. Dalam hal pencapaian tujuan politis, pemerintah pusat melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan menentukan kebijakan yang akan diterapkan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan lokal dengan melibatkan segenap aspek yang ada di daerahnya (masyrakat sipil dan pihak swasta). Dengan demikian, potensi lokal suatu daerah dapat dikembangkan dan dengan demikian, daerah tersebut dapat eksis dalam persaingan di era globalisasi. Di sisi lain, yaitu dalam pencapaian tujuan administratif, maka pemerintah daerah menekankan pada pelayanan publik yang lebih baik secara efisien, efektif dan ekonomis. Ketika kedua tujuan ini terlaksana, maka dengan sendirinya akan berujung pada tujuan hakiki dari pelaksanaan pemerintahan, yaitu untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
“Ilmu Pengetahuan itu hanyalah satu titik dan hanya orang bodoh yang menarik garis dari titik itu”, (Imam Ali). Seiring perkembangannya, filosofi keilmuan di atas tampak semakin jauh dari realitas yang ada. Hal ini dimaksudkan dengan lahirnya berbagai pemikiran yang semakin menjauhkan manusia dari sang pencipta. Manusia kemudian menganggap bahwa Tuhan hanyalah hasil dari imajinasi manusia.
Seiring perkembangan manusia yang tidak mengakui adanya kekuatan tertinggi di atas dirinya, maka kehidupan manusia menjadi kelam bagaikan kehidupan hewan, dimana saat itu yang berlaku adalah natural law atau hukum alam. Hal ini digambarkan oleh Thomas Hobbes sebagai “Homo Homini Lupus”, dimana dalam kehidupan terjadi penindasan oleh yang kuat kepada yang lemah. Sehingga, Hobbes menggambarkan bahwa kehidupan itu sunyi (solitary), miskin (poor), buruk (nesty) dan kasar (brutish).
Keadaan ini kemudian membuat manusia sadar akan perlunya suatu hal yang dapat membatasi perilaku manusia itu. Kesadaran yang timbul ini tentunya didukung oleh adanya suatu perkembangan pengetahuan manusia, dari hasil pergolakan ide dalam memahami realitas, yang dimana hal ini diperoleh melalui suatu proses yang panjang untuk sampai pada pemikiran yang kompleks. Thomas Hobbes lebih jauh mengemukakan bahwa harus ada sesuatu yang dapat membatasi manusia dari kehidupannya yang kacau itu yang saat ini kita kenal dengan pemerintahan. Menurut Hobbes, ada tiga teori mengenai lahirnya pemerintahan. Pertama, Need Theory yaitu pemerintahan lahir karena adanya kebutuhan manusia atas perlindungan hak milik pribadinya masing-masing (to protect privat property). Kedua, Organic Theory yaitu pemerintahan lahir karena adanya kebutuhan manusia akan makanan dan kebutuhan lainnya untuk bertahan hidup. Ketiga, Social Contract Theory yaitu pemerintahan lahir karena adanya kesepakatan manusia untuk membatasi kekuasaannya dengan suatu kesepakatan untuk membentuk masyarakat. Kesepakatan masyarakat ini lebih diartikan dengan membentuk suatu “negara monster” yang tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan. Sehingga, kehidupan yang ada dapat berjalan dengan baik, teratur, dan tenteram.
Pembentukan pemerintahan berdasarkan ketiga teori di atas, tentunya menyebabkan suatu perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, terutama teori Kontrak Sosial. Rosseau mengemukakan teorinya, bahwa asal mula pemerintahan adalah dimana lahir kesadaran manusia untuk mebentuk suatu ikatan yang disebut masyarakat, dan kemudian membentuk suatu ikatan (perjanjian), dimana mereka mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada orang lain untuk menjadi pemimpin dalam mengatur jalannya kehidupan, sehingga lahirlah pemerintahan yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu rangkaian yang tidak terpisahkan yang disebut Sistem Pemerintahan baik dari satu orang, sedikit orang, dan banyak orang. Namun dalam prakteknya, setiap sistem pemerintahan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana terjadi berbagai ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan pergeseran nilai dari tujuan pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis menyusun makalah dengan judul, “Sistem Pemerintahan Ideal : Satu Orang, Sedikit Orang, dan Banyak Orang”, yang di dalamnya membahas tentang bentuk pemerintahan yang ideal dari satu orang, sedikit orang, dan banyak orang yang tentunya juga dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
1.2 Batasan Masalah
1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Ideal dari satu orang, sedikit orang , dan banyak orang?
2. Bagaimana hubungan perkembangan Ilmu Pengetahuan dengan perkembangan Pemerintahan?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui Sistem Pemerintahan Ideal dari satu orang, sedikit orang , dan banyak orang.
2. Untuk mengetahui hubungan perkembangan Ilmu Pengetahuan dengan perkembangan Pemerintahan.
1.4 Manfaat Penulisan
1. Manfaat Akademik
Diharapkan makalah ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi para akademisi yang menggeluti bidang Sosial dan Politik. Selain itu juga, makalah ini dapat menjadi salah satu bahan informasi dengan menyajikan berbagai data-data dan konsep-konsep serta teori-teori yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis makalah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berbasiskan kesejahteraan dan kemakmuran apapun sistem pemerintahan yang digunakan. Oleh karena itu, makalah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menerapkan sistem pemerintahan yang tepat.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sistem Pemerintahan Satu Orang
Sistem pemerintahan satu orang adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan hanya berada pada satu orang saja (Raja). Sistem pemerintahan ini biasa kita kenal dengan monarki yang berkembang pada awal terbentuknya sistem pemerintahan. Pada awalnya, Sistem Pemerintahan Monarki ini memiliki bentuk yang ideal, dimana raja yang berkuasa dipilih berdasarkan kesepakatan rakyat, sehingga ketika tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, maka harus bersedia mundur dari jabatannya.
Namun seiring perkembangannya, Sistem Pemerintahan Monarki ini mengalami pergeseran nilai ketika pola pergantian kekuasaan didasarkan atas keturunan, sehingga bentuknya berubah menjadi Sistem Pemerintahan Tirani. Hal inilah yang menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul dari sistem pemerintahan satu orang yang didasarkan atas keturunan, dimana ketika kekuasaan didasarkan atas keturunan (kekuasaan seseorang cenderung lama, dimana pemerintahannya berlangsung seumur hidup dan jikalau mangkat yang berhak menggantikannya adalah keturunannya), maka yang Nampak adalah otoritarisme dalam bentuk tirani. Hal di atas bisa tergambarkan melalui pendapat salah seorang raja yang otoriter pada masyanya, Raja Louis XIV, “La etat ce’tast moi”,t yang artinya Negara adalah saya.
2.2 Sistem Pemerintahan Sedikit Orang
Sistem Pemerintahan Sedikit Orang adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan hanya dipegang oleh beberapa orang yang cakap/ mampu dalam menjalankan pemerintahan, yang disebut dengan Sistem Pemerintahan Aristokrasi. Sistem pemerintahan Aristokrasi terjadi ketika rakyat yang lain tidak mempunyai kecakapan dalam bidang memerintah, sehingga kekuasaannya didelegasikan kepada sebagian orang yang memiliki kapasitas untuk itu dan inilah merupakan bentuk idealnya.
Namun seiring perkembangannya, sistem pemerintahan ini mengalami pergeseran nilai, dimana kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat telah disalahgunakan oleh sebagian orang yang cakap tersebut. Sehingga, sistem pemerintahan yang ada berubah bentuk menjadi Oligarki. Sistem Pemerintahan Oligarki ini merupakan penyalahgunaan wewenang (de tournament de pouvoir) oleh sebagian orang yang cakap, dimana pemerintahan yang damai berubah menjadi penindasan oleh sebagian orang.
2.3 Sistem Pemerintahan Banyak Orang
Sistem Pemerintahan Banyak Orang ini merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan orang banyak (rakyat). Dalam hal ini, sistem pemerintahan yang dianggap merupakan revolusioner untuk mengatasi permasalahan pemerintahan yang otoriter adalah sistem pemerintahan banyak orang, yang kita kenal dengan Demokrasi. Bentuk idealnya adalah ketika rakyat berhak untuk mengeluarkan aspirasinya dan pemerintah berkewajiban menjalankan mewujudkannya.
Namun layaknya sistem pemerintahan yang ada, Demokrasi juga memiliki bentuk yang otoriter bahkan “Gila”, yaitu mobokrasi. Dalam Sisem Pemerintahan Mobokrasi, kekuasaan rakyat telah disalahgunakan oleh mayoritas orang yang memegang kekuasaan, dimana setiap aturan yang ada haruslah sesuai dengan kepentingannya/ kelompoknya. Sehingga, kekuasaan yang ada bukan lagi berada di tangan rakyat tetapi berada di tangan orang-orang yang berkepentingan.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Setiap sistem pemerintahan memiliki bentuk ideal asalkan diterapkan berdasarkan nilai-nilai yang sesuai.
2. Ilmu Pengetahuan dan Pemerintahan keduanya saling memberikan sumbangsih besar dalam perkembangannya masing-masing.
3.2 Saran
1. Kepada para akademisi penulis menyarankan agar mengembangkan makalah ini menjadi suatu penelitian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjawab berbagai permasalah yang timbul dari pemerintahan yang menyimpang.
2. Kepada pemerintah penulis menyarankan agar menerapkan nilai-nilai suatu sistem pemerintahan yang murni apapun bentuknya, sehingga tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

BAB I
PENDAHULUAN
Kehidupan itu sunyi, kasar, buruk dan kotor. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kekuatan besar untuk membuat kehidupan itu menjadi indah dan menyenangkan.

Thomas Hobbes (Leviathan)
1.1. Latar Belakang
Fenomena Tindak pidana korupsi yang menghiasi perkembangan kehidupan negara tampaknya semakin memperjelas bahwa tidak ada ruang-ruang kebahagian bagi terwujudnya kesejahteraan bersama, bahkan dinilai menjadi salah satu penyebab krisis multidimensional di Indonesia. Hal ini seakan-akan menjustifikasi pernyataan Hobbes mengenai kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakkan yang lebih diperparah oleh argumen bahwa manusia yang satu menjadi mangsa bagi manusia yang lain (homo homini lupus). Pernyataan ini tentunya mewakili perilaku koruptor yang memangsa rakyat kecil dengan mengeruk uang negara yang sebenarnya terdapat hak orang banyak di dalamnya.
Memang, fenomena korupsi dalam kehidupan tidak hanya dapat dinafikan sebagai suatu hal yang bersifat inheren dalam diri manusia yang disebabkan oleh motivasi internal akan tekanan ekonomi sehingga melakukan korupsi, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang terlembagakan dalam negara, khususnya di instansi pemerintah. Maraknya kasus-kasus korupsi pejabat negara/ birokrasi yang semakin memperparah terpuruknya kehidupan ternyata semakin menjustifikasi pernyataan Marx mengenai sumber lahirnya penindasan antar kelas dalam masyrakat, akibat otoritas yang dimiliki oleh penguasa yang terlegitimasi lewat negara.
Berbagai permasalahan di atas yang dilahirkan oleh fenomena tindak pidana korupsi inilah yang kemudian mengilhami lahirnya komitmen bersama dalam kehidupan negara untuk meminimalisir terjadinya korupsi dalam masyarakat, khususnya di tingkat lembaga pemerintahan melalui suatu upaya yang terlembagakan sehingga lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Tindak Pidana Korupsi (Hakim Tipikor) yang hingga saat ini masih berupaya melalui parlemen (DPR) untuk mengsahkan UU Pengadilan Tipikor, dan pihak aparat kemanan (polisi/ intelijen khusus yang menangani pengusutan kasus korupsi. Seiring perjalanan waktu, kinerja dari masing-masing agen pemberantasan korupsi ini mulai menunjukkan taringnya, di mana pada akhir tahun 2007, 2008 hingga awal 2009 ranking korupsi di Indonesia menurun, tetapi posisi Indonesia tetap termasuk dalam “the big ten”, dalam bidang korupsi. Berdasarkan hal di atas maka penulis menganalisis lebih jauh mengenai fenomena pemberantasan korupsi yang dilihat dari efektifitas kinerja lembaga terkait ke dalam makalah dengan judul,”Fenomena Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Efektifitas Kinerja Lembaga-Lembaga Terkait”.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa saja fenomena terkait seputar tindak pidana korupsi?
2. Sejauh mana efektifitas kinerja lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

1.3. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui fenomena terkait seputar tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kinerja lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.4. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Akademik
Diharapkan makalah ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi para akademisi yang menggeluti bidang Sosial dan Politik khususnya pemerintahan, politik, dan hukum. Selain itu juga, makalah ini dapat menjadi salah satu bahan informasi dengan menyajikan berbagai data-data dan konsep-konsep serta teori-teori yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis makalah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi guna mengoptimalkan kinerjanya. Oleh karena itu, makalah ini dapat memberikan sumbangsih saran, pemikiran, dan bahkan perenungan bagi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Tindak Pidana Korupsi
Untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena ini, maka perlu adanya pemahaman dasar mengenai korupsi. Istilah korupsi berasal dari kata Bahasa Latin “coruptio” atau “corruptus”, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah “korupsi” juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Di Indonesia, Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam 13 pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150). Berdasarkan 13 pasal tersebut, terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi. Dari 30 rumusan tindak pidana tersebut, dapat dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (conflick of interest), serta Gratifikasi.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah penyelahgunaan wewenang demi kepentingannya sendiri. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam istilah–istilah tersebut tidak mempunyai efek yuridis sama sekali, sebelum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, karena korupsi merupakan kejahatan dalam arti yuridis. Melirik akibat-akibat yang ditimbulkan oleh korupsi, maka merupakan suatu keharusan bagi kita semua khususnya aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, yang akan dianalisis lebih jauh mengenai kinerjanya dalam fenomena pemberantasan Korupsi.
2.2. Efektifitas Kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan alat kelengkapan negara yang dibentuk oleh presiden yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, mulai dari pengusutan perkara hingga penyeretan kasus ke meja hijau sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang mempunyai lima tugas yaitu melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring dan penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Kelima kewenangan yang dimiliki KPK itu diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk memaksimalkan program pemberantasan korupsi.
Sejak awal dibentuknya, lembaga yang beranggotakan atas 6 orang ini mulai menunjukkan taringnya melalui sejumlah kasus korupsi yang selama ini terkubur rapi mencuat ke permukaan bahkan tidak sedikit yang berhasil diseret ke meja hijau, sebut saja kasus korupsi Tomy Suharto (PT Timor), kasus korupsi mantan presiden suharto (sekalipun terhenti akibat pro-kontra atas jasanya bagi Indonesia), kasus penyuapan Artalita Suryani (Ayin) terhadap salah satu anggota MA, dan sejumlah kasus korupsi gubernur/ anggota DPRD serta pejabat negara lainnya. Namun, mengenai efektifitas kinerja KPK akan dianalisis lebih jauh sebagai berikut.
 Berdasarkan data dan fakta di lapangan KPK dianggap berhasil dalam mengoptimalkan kinerjanya yang dapat dilihat dari terungkapnya sejumlah kasus korupsi ke permukaan serta pengusutannya yang tidak pandang bulu. Contoh kasus penyuapan Artalita Suryani terhadap salah satu anggota MA yang berhasil diusut sampai tuntas, dalam hal ini KPK tidak pandang bulu sekalipun Artalita Suryani (Ayin) mempunyai hubungan kerabat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, keberhasilan KPK ini tidak saja menuai tanggapan positif tetapi juga menuai berbagai kritik, salah satunya mengenai kegagalan KPK dalam hal penyetoran kerugian negara ke kas negara yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang mereka gunakan”.
 Mandat KPK dalam penegakan hukum adalah memberantas korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan korupsi yang kerugian negaranya di atas Rp 1 miliar. Namun sebelumnya, perlu diungkap bahwa dalam penindakan KPK, terdapat dua hal yang dapat dianggap sebagai keberhasilan. Pertama, semua kasus korupsi yang dituntut KPK di Pengadilan Tipikor divonis bersalah. Kedua, KPK menerapkan standar tinggi dengan melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi. Namun jikalau dilihat dari angka penanganan kasus korupsi, lebih banyak kasus yang diproses oleh KPK terkisar pada anggota pejabat pemerintahan dan sangat sedikit kasus yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dan lembaga legislatif yang notabene berdasarkan hasil penelusuran termasuk dalam deretan lembaga terkorup. Sebut saja kasus antaranya kasus dugaan korupsi laporan Agus Condro terkait pemilihan deputi gubernur senior BI Miranda S Goeltom yang menyeret sejumlah anggota DPR yang tak kunjung selesai, kasus korupsi alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Pelabuhan Tanhung Api-api (TAA) yang baru menjebloskan dua anggota DPR, kasus yang paling hangat yaitu dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur yang menyeret politisi PAN Abdul Hadji Jamal. Sedikitnya kasus korupsi yang berhasil dituntaskan di kalangan legislatif inilah yang kemudian mengasumsikan bahwa lembaga legislatif merupakan sarang aman bagi para koruptor untuk mencapai tujuannya. Hal ini rupanya terkait erat dengan indepedensi KPK yang dikaitkan dengan penentuan anggotanya yang sangat dipengaruhi oleh DPR. Hal ini lebih diperparah dengan terkaitnya ketua KPK, Antasari Azhar dalam skandal cinta segi tiga (perselingkuhan yang berujung pada kasus pembunuhan Nasruddin) yang turut menurunkan kepercayaan masyarakat atas KPK yang notabene memberikan angin segara bagi para koruptor.
 Selain itu juga, sebagian besar tindak pidana korupsi yang berhasil di usut KPK masih berkisar pada kasus konvensional, yaitu terkait pengadaan barang dan jasa. Selebihnya mengenai kasus-kasus modern seperti money laundries (pencucian uang) masih banyak yang belum terungkap. Hal ini menjelaskan bahwa metode penanganan kasus yang paling banyak diterapkan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya terkisar pada metode konvensional, sehingga memberikan keuntungan pada koruptor dengan metode modern.
Berdasarkan hasil anlisis wacana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mendasar bahwa kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara garis besar belum maksimal (masih jauh dari harapan). Hal ini dibuktikan dengan hasil Lembaga Survei yang menunjukkan adanya penurunan angka pemberantasan korupsi (IPK, Indeks Prestasi Korupsi) yang menempatkan Indonesia dalam sepuluh kontestan terbesar negara terkorup di dunia.
Untuk mengatasi sejumlah ketimpangan yang berkaitan dengan efektifitas kinerja KPK, maka sejumlah solusi pun ditawarkan, diantaranya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah guna mempermudah pengusutan kasus di daerah, komitmen KPK soal pemaksimalan kinerja inspektorat di berbagai instansi pemerintah, yaitu Inspektorat Jenderal (Irjen) di tingkat pusat dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di level daerah dan lain-lain. Diharpkan solusi ini dapat menjawab permasalahan di atas sekaligus semakin menunjukkan bahwa KPK masih punya taji dalam penegakan aturan.
Hakim Tipikor
Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga termasuk dalam salah satu aktor dalam pemberantasan korupsi melalui pertarungan di meja hijau. Keberadaan hakim tipikor merupakan salah satu cerminan konsistensi penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Perlunya hakim tipikor dalam penanganan kasus korupsi merupakan upaya untuk mencegah adanya dualisme antar hakim sebagaimana yang terjadi sebelumya, yaitu seorang hakim selain mengatasi masalah yang berkaitan dengan korupsi juga menangani kasus perdata lainnya sehingga membuat sejumlah kasus-kasus korupsi terbengkalai. Adapun efektifitas kinerja hakim tipikor dapat dianalisis sebagai berikut.
 Hakim Tipikor berdasarkan pandangan sebagian besar masyarakat menunjukkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang berhasil diselesaikan lewat persidangan bahkan bagi pelakunya dijatuhi hukuman yang berat. Namun, tingginya kinerja yang diperlihatkan hakim tipikor melalui pengadilan tipikor ini juga masih diwarnai dengan berbagai kritikan, seperti lemahnya keputusan hakim tipikor terkait pengusutan kerugian negara yang diperparah dengan adanya tindak diskriminatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Contohnya proses peradilan kasus korupsi di KPU, secara kasat bersifat diskriminatif, karena hanya segelintir tersangka diajukan ke pengadilan, dan selebihnya bebas berkeliaran. Bahkan memberikan keterangan palsu- dimuka persidangan masih bisa ditolerir oleh majelis hakim pengadilan tipikor sedangkan KUHAP landasan hukum beracara telah tegas dan jelas mengatur keterangan seperti itu dan langkah hakim majelis yang wajib dilakukan di dalam menyikapinya. Contoh lain, kejaksaan agung belum juga memeriksa dan mendakwa GK dalam kasus korupsi migas Balongan yang sama dengan terdakwa TI yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Contoh aktual dan baru, adalah, inkonsistensi Putusan MA yang telah membebaskan dari tuntutan sejumlah anggota DPRD Sumbar, dan menghukum selebihnya anggota DPRD yang sama dalam kasus dakwaan korupsi dengan dasar hukum dakwaan yang sama pula. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa kunci masalah peradilan tipikor terletak kepada “siapa yang menjalankan hukum itu”, bukan terletak kepada bentuk dan substansi hukum yang dijalankannya.
 Selain itu juga, koordinasi yang dilakukan antara hakim tipikor dan KPK yang notabene berada dalam koridor yang sama masih terbilang kurang yang dapat dilihat dari adanya miss communication antara hakim tipikor dan KPK.
 Adanya pembatasan waktu dalam proses peradilan yang merujuk kepada ketentuan dalam UU KPK (2002), proses peradilan perkara tipikor dibatasi hanya 90 (sembilan puluh) hari pada tingkat pengadilan negeri, dan 60(enam puluh) hari di tingkat pengadilan tinggi serta 90(sembilan puluh) hari di tingkat kasasi; sedangkan untuk PK tidak ada batas waktu yang khusus.
Pembatasan waktu tersebut terutama di tingkat PN dalam praktik, dengan kompleksitas kasus tipikor yang memerlukan pembuktian yang memadai, maka tenggat waktu tersebut dirasakan sangat terbatas sehingga proses pemeriksaan dilakukan dengan kurang persiapan dan kurang teliti.
Berbagai masalah yang mencuat di atas tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari lembaga kehakiman terkait dengan kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap aparat penegak keadilan akibat disinyalirnya lembaga kehakiman kian digerogoti oleh mafia peradilan. Padahal, citra Pengadilan Tipikor yang pada awal terbentuknya dianggap sebagai “kuburan” bagi para koruptor yang tampaknya telah melembaga di kalangan para penasehat hukum dan masyarakat anti korupsi. Oleh karena itu, kinerja dari hakim tipikor dalam pengadilan tipikor harus lebih dimaksimalkan guna terciptanya penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Selain itu juga proses rekruitmen bagi calon hakim tipikor harus diperketat lagi agar yang menjadi hakim nantinya adalah orang yang benar-benar berkapasitas dan memiliki komitmen yang utuh mengenai pemberantasan korupsi.
Aparat Kepolisian
Tidak dapat dipungkiri bahwa aprat kepolisian juga sangat menentukan lancar tidaknya pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, dalam hal ini aparat kepolisian merupakan alat negara yang tugas dan fungsinya sehubungan dengan pemberantasan korupsi terkait dengan kerjasama dengan KPK dalam pengusutan kasus, menggali informasi dari temuan-temuan masyarakat di lapangan mengenai korupsi, hingga menciduk para koruptor ke dalam bui setelah melalui proses pengadilan. Adapun efektifitas kinerja aparat kepolisian dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut.
 Kinerja aparat kepolisian dalam penanganan kasus korupsi dinilai sebagian kalangan masih kurang oprimal bahkan diskriminatif. Hal ini dapat dijelaskan oleh berbagai pandangan masyrakat yang mengungkapkan bahwa apabila ada seorang warga yang mencuri ayam, maka langsung diproses sementara para pejabat yang terkait kasus korupsi triliunan rupiah malah dibiarkan berkeliaran bahkan sampai ada yang melarikan diri ke luar negeri. Tampaknya hal ini semakin membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia lebih tajam ke bawah daripada ke atas.
 Aparat kepolisian dinilai masih lamban dalam mengakomodasi laporan-laporan masyarkat terkait temuan dugaan praktik korupsi di lapangan, sehingga menyebabkan kasus mengalir cukup lama. Lebih jauh aparat kepolisian dinilai masih minim upaya dalam pengusutan kerugian negara terkait kasus korupsi sejumlah pejabat.
Berdasarkan hal di atas, maka dapat kita lihat adanya kinerja yang kurang maksimal dari aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehubungan dengan pemberantasan korupsi.

BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang di dalamnya terdapat beberapa hal, seperti kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (conflick of interest), serta Gratifikasi.
2. Kinerja dari lembaga pemberantasan korupsi menunjukkan suatu perubahan ke arah perbaikan kinerja yang dilihat dari terungkapnya sejumlah kasus (kuantitas), namun dari segi kualitasnya masih kurang optimal yang dilihat dari penanganan yang lamban dan tidak sesuai tuntutan yang diharapkan.
3.2. Saran
1. Lembaga-lembaga terkait upaya pemberantasan korupsi hendaknya memaksimalkan kinerjanya terutama dalam hal meminimalisir kerugian negara.
2. Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya senantiasa berdasarkan aturan yang berlaku dan jangan diskriminatif.

Daftar Rujukan
Buku
Buku saku korupsi KPK
Website
http://dialektikahukum.blogspot.com, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://www.ppm-asesmen.com, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://www.antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11768, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0402/17/opini/838552.htm, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/idealisme-pengadilan-tipikor-dan.html, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com

Peraturan Perundang-undangan
UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150)
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.