BAB I
PENDAHULUAN
Kehidupan itu sunyi, kasar, buruk dan kotor. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kekuatan besar untuk membuat kehidupan itu menjadi indah dan menyenangkan.

Thomas Hobbes (Leviathan)
1.1. Latar Belakang
Fenomena Tindak pidana korupsi yang menghiasi perkembangan kehidupan negara tampaknya semakin memperjelas bahwa tidak ada ruang-ruang kebahagian bagi terwujudnya kesejahteraan bersama, bahkan dinilai menjadi salah satu penyebab krisis multidimensional di Indonesia. Hal ini seakan-akan menjustifikasi pernyataan Hobbes mengenai kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakkan yang lebih diperparah oleh argumen bahwa manusia yang satu menjadi mangsa bagi manusia yang lain (homo homini lupus). Pernyataan ini tentunya mewakili perilaku koruptor yang memangsa rakyat kecil dengan mengeruk uang negara yang sebenarnya terdapat hak orang banyak di dalamnya.
Memang, fenomena korupsi dalam kehidupan tidak hanya dapat dinafikan sebagai suatu hal yang bersifat inheren dalam diri manusia yang disebabkan oleh motivasi internal akan tekanan ekonomi sehingga melakukan korupsi, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang terlembagakan dalam negara, khususnya di instansi pemerintah. Maraknya kasus-kasus korupsi pejabat negara/ birokrasi yang semakin memperparah terpuruknya kehidupan ternyata semakin menjustifikasi pernyataan Marx mengenai sumber lahirnya penindasan antar kelas dalam masyrakat, akibat otoritas yang dimiliki oleh penguasa yang terlegitimasi lewat negara.
Berbagai permasalahan di atas yang dilahirkan oleh fenomena tindak pidana korupsi inilah yang kemudian mengilhami lahirnya komitmen bersama dalam kehidupan negara untuk meminimalisir terjadinya korupsi dalam masyarakat, khususnya di tingkat lembaga pemerintahan melalui suatu upaya yang terlembagakan sehingga lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Tindak Pidana Korupsi (Hakim Tipikor) yang hingga saat ini masih berupaya melalui parlemen (DPR) untuk mengsahkan UU Pengadilan Tipikor, dan pihak aparat kemanan (polisi/ intelijen khusus yang menangani pengusutan kasus korupsi. Seiring perjalanan waktu, kinerja dari masing-masing agen pemberantasan korupsi ini mulai menunjukkan taringnya, di mana pada akhir tahun 2007, 2008 hingga awal 2009 ranking korupsi di Indonesia menurun, tetapi posisi Indonesia tetap termasuk dalam “the big ten”, dalam bidang korupsi. Berdasarkan hal di atas maka penulis menganalisis lebih jauh mengenai fenomena pemberantasan korupsi yang dilihat dari efektifitas kinerja lembaga terkait ke dalam makalah dengan judul,”Fenomena Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Efektifitas Kinerja Lembaga-Lembaga Terkait”.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa saja fenomena terkait seputar tindak pidana korupsi?
2. Sejauh mana efektifitas kinerja lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

1.3. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui fenomena terkait seputar tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kinerja lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.4. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Akademik
Diharapkan makalah ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi para akademisi yang menggeluti bidang Sosial dan Politik khususnya pemerintahan, politik, dan hukum. Selain itu juga, makalah ini dapat menjadi salah satu bahan informasi dengan menyajikan berbagai data-data dan konsep-konsep serta teori-teori yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis makalah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi guna mengoptimalkan kinerjanya. Oleh karena itu, makalah ini dapat memberikan sumbangsih saran, pemikiran, dan bahkan perenungan bagi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Tindak Pidana Korupsi
Untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena ini, maka perlu adanya pemahaman dasar mengenai korupsi. Istilah korupsi berasal dari kata Bahasa Latin “coruptio” atau “corruptus”, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah “korupsi” juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Di Indonesia, Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam 13 pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150). Berdasarkan 13 pasal tersebut, terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi. Dari 30 rumusan tindak pidana tersebut, dapat dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (conflick of interest), serta Gratifikasi.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah penyelahgunaan wewenang demi kepentingannya sendiri. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam istilah–istilah tersebut tidak mempunyai efek yuridis sama sekali, sebelum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, karena korupsi merupakan kejahatan dalam arti yuridis. Melirik akibat-akibat yang ditimbulkan oleh korupsi, maka merupakan suatu keharusan bagi kita semua khususnya aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, yang akan dianalisis lebih jauh mengenai kinerjanya dalam fenomena pemberantasan Korupsi.
2.2. Efektifitas Kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan alat kelengkapan negara yang dibentuk oleh presiden yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, mulai dari pengusutan perkara hingga penyeretan kasus ke meja hijau sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang mempunyai lima tugas yaitu melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring dan penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Kelima kewenangan yang dimiliki KPK itu diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk memaksimalkan program pemberantasan korupsi.
Sejak awal dibentuknya, lembaga yang beranggotakan atas 6 orang ini mulai menunjukkan taringnya melalui sejumlah kasus korupsi yang selama ini terkubur rapi mencuat ke permukaan bahkan tidak sedikit yang berhasil diseret ke meja hijau, sebut saja kasus korupsi Tomy Suharto (PT Timor), kasus korupsi mantan presiden suharto (sekalipun terhenti akibat pro-kontra atas jasanya bagi Indonesia), kasus penyuapan Artalita Suryani (Ayin) terhadap salah satu anggota MA, dan sejumlah kasus korupsi gubernur/ anggota DPRD serta pejabat negara lainnya. Namun, mengenai efektifitas kinerja KPK akan dianalisis lebih jauh sebagai berikut.
 Berdasarkan data dan fakta di lapangan KPK dianggap berhasil dalam mengoptimalkan kinerjanya yang dapat dilihat dari terungkapnya sejumlah kasus korupsi ke permukaan serta pengusutannya yang tidak pandang bulu. Contoh kasus penyuapan Artalita Suryani terhadap salah satu anggota MA yang berhasil diusut sampai tuntas, dalam hal ini KPK tidak pandang bulu sekalipun Artalita Suryani (Ayin) mempunyai hubungan kerabat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, keberhasilan KPK ini tidak saja menuai tanggapan positif tetapi juga menuai berbagai kritik, salah satunya mengenai kegagalan KPK dalam hal penyetoran kerugian negara ke kas negara yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang mereka gunakan”.
 Mandat KPK dalam penegakan hukum adalah memberantas korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan korupsi yang kerugian negaranya di atas Rp 1 miliar. Namun sebelumnya, perlu diungkap bahwa dalam penindakan KPK, terdapat dua hal yang dapat dianggap sebagai keberhasilan. Pertama, semua kasus korupsi yang dituntut KPK di Pengadilan Tipikor divonis bersalah. Kedua, KPK menerapkan standar tinggi dengan melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi. Namun jikalau dilihat dari angka penanganan kasus korupsi, lebih banyak kasus yang diproses oleh KPK terkisar pada anggota pejabat pemerintahan dan sangat sedikit kasus yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dan lembaga legislatif yang notabene berdasarkan hasil penelusuran termasuk dalam deretan lembaga terkorup. Sebut saja kasus antaranya kasus dugaan korupsi laporan Agus Condro terkait pemilihan deputi gubernur senior BI Miranda S Goeltom yang menyeret sejumlah anggota DPR yang tak kunjung selesai, kasus korupsi alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Pelabuhan Tanhung Api-api (TAA) yang baru menjebloskan dua anggota DPR, kasus yang paling hangat yaitu dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur yang menyeret politisi PAN Abdul Hadji Jamal. Sedikitnya kasus korupsi yang berhasil dituntaskan di kalangan legislatif inilah yang kemudian mengasumsikan bahwa lembaga legislatif merupakan sarang aman bagi para koruptor untuk mencapai tujuannya. Hal ini rupanya terkait erat dengan indepedensi KPK yang dikaitkan dengan penentuan anggotanya yang sangat dipengaruhi oleh DPR. Hal ini lebih diperparah dengan terkaitnya ketua KPK, Antasari Azhar dalam skandal cinta segi tiga (perselingkuhan yang berujung pada kasus pembunuhan Nasruddin) yang turut menurunkan kepercayaan masyarakat atas KPK yang notabene memberikan angin segara bagi para koruptor.
 Selain itu juga, sebagian besar tindak pidana korupsi yang berhasil di usut KPK masih berkisar pada kasus konvensional, yaitu terkait pengadaan barang dan jasa. Selebihnya mengenai kasus-kasus modern seperti money laundries (pencucian uang) masih banyak yang belum terungkap. Hal ini menjelaskan bahwa metode penanganan kasus yang paling banyak diterapkan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya terkisar pada metode konvensional, sehingga memberikan keuntungan pada koruptor dengan metode modern.
Berdasarkan hasil anlisis wacana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mendasar bahwa kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara garis besar belum maksimal (masih jauh dari harapan). Hal ini dibuktikan dengan hasil Lembaga Survei yang menunjukkan adanya penurunan angka pemberantasan korupsi (IPK, Indeks Prestasi Korupsi) yang menempatkan Indonesia dalam sepuluh kontestan terbesar negara terkorup di dunia.
Untuk mengatasi sejumlah ketimpangan yang berkaitan dengan efektifitas kinerja KPK, maka sejumlah solusi pun ditawarkan, diantaranya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah guna mempermudah pengusutan kasus di daerah, komitmen KPK soal pemaksimalan kinerja inspektorat di berbagai instansi pemerintah, yaitu Inspektorat Jenderal (Irjen) di tingkat pusat dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di level daerah dan lain-lain. Diharpkan solusi ini dapat menjawab permasalahan di atas sekaligus semakin menunjukkan bahwa KPK masih punya taji dalam penegakan aturan.
Hakim Tipikor
Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga termasuk dalam salah satu aktor dalam pemberantasan korupsi melalui pertarungan di meja hijau. Keberadaan hakim tipikor merupakan salah satu cerminan konsistensi penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Perlunya hakim tipikor dalam penanganan kasus korupsi merupakan upaya untuk mencegah adanya dualisme antar hakim sebagaimana yang terjadi sebelumya, yaitu seorang hakim selain mengatasi masalah yang berkaitan dengan korupsi juga menangani kasus perdata lainnya sehingga membuat sejumlah kasus-kasus korupsi terbengkalai. Adapun efektifitas kinerja hakim tipikor dapat dianalisis sebagai berikut.
 Hakim Tipikor berdasarkan pandangan sebagian besar masyarakat menunjukkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang berhasil diselesaikan lewat persidangan bahkan bagi pelakunya dijatuhi hukuman yang berat. Namun, tingginya kinerja yang diperlihatkan hakim tipikor melalui pengadilan tipikor ini juga masih diwarnai dengan berbagai kritikan, seperti lemahnya keputusan hakim tipikor terkait pengusutan kerugian negara yang diperparah dengan adanya tindak diskriminatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Contohnya proses peradilan kasus korupsi di KPU, secara kasat bersifat diskriminatif, karena hanya segelintir tersangka diajukan ke pengadilan, dan selebihnya bebas berkeliaran. Bahkan memberikan keterangan palsu- dimuka persidangan masih bisa ditolerir oleh majelis hakim pengadilan tipikor sedangkan KUHAP landasan hukum beracara telah tegas dan jelas mengatur keterangan seperti itu dan langkah hakim majelis yang wajib dilakukan di dalam menyikapinya. Contoh lain, kejaksaan agung belum juga memeriksa dan mendakwa GK dalam kasus korupsi migas Balongan yang sama dengan terdakwa TI yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Contoh aktual dan baru, adalah, inkonsistensi Putusan MA yang telah membebaskan dari tuntutan sejumlah anggota DPRD Sumbar, dan menghukum selebihnya anggota DPRD yang sama dalam kasus dakwaan korupsi dengan dasar hukum dakwaan yang sama pula. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa kunci masalah peradilan tipikor terletak kepada “siapa yang menjalankan hukum itu”, bukan terletak kepada bentuk dan substansi hukum yang dijalankannya.
 Selain itu juga, koordinasi yang dilakukan antara hakim tipikor dan KPK yang notabene berada dalam koridor yang sama masih terbilang kurang yang dapat dilihat dari adanya miss communication antara hakim tipikor dan KPK.
 Adanya pembatasan waktu dalam proses peradilan yang merujuk kepada ketentuan dalam UU KPK (2002), proses peradilan perkara tipikor dibatasi hanya 90 (sembilan puluh) hari pada tingkat pengadilan negeri, dan 60(enam puluh) hari di tingkat pengadilan tinggi serta 90(sembilan puluh) hari di tingkat kasasi; sedangkan untuk PK tidak ada batas waktu yang khusus.
Pembatasan waktu tersebut terutama di tingkat PN dalam praktik, dengan kompleksitas kasus tipikor yang memerlukan pembuktian yang memadai, maka tenggat waktu tersebut dirasakan sangat terbatas sehingga proses pemeriksaan dilakukan dengan kurang persiapan dan kurang teliti.
Berbagai masalah yang mencuat di atas tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari lembaga kehakiman terkait dengan kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap aparat penegak keadilan akibat disinyalirnya lembaga kehakiman kian digerogoti oleh mafia peradilan. Padahal, citra Pengadilan Tipikor yang pada awal terbentuknya dianggap sebagai “kuburan” bagi para koruptor yang tampaknya telah melembaga di kalangan para penasehat hukum dan masyarakat anti korupsi. Oleh karena itu, kinerja dari hakim tipikor dalam pengadilan tipikor harus lebih dimaksimalkan guna terciptanya penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Selain itu juga proses rekruitmen bagi calon hakim tipikor harus diperketat lagi agar yang menjadi hakim nantinya adalah orang yang benar-benar berkapasitas dan memiliki komitmen yang utuh mengenai pemberantasan korupsi.
Aparat Kepolisian
Tidak dapat dipungkiri bahwa aprat kepolisian juga sangat menentukan lancar tidaknya pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, dalam hal ini aparat kepolisian merupakan alat negara yang tugas dan fungsinya sehubungan dengan pemberantasan korupsi terkait dengan kerjasama dengan KPK dalam pengusutan kasus, menggali informasi dari temuan-temuan masyarakat di lapangan mengenai korupsi, hingga menciduk para koruptor ke dalam bui setelah melalui proses pengadilan. Adapun efektifitas kinerja aparat kepolisian dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut.
 Kinerja aparat kepolisian dalam penanganan kasus korupsi dinilai sebagian kalangan masih kurang oprimal bahkan diskriminatif. Hal ini dapat dijelaskan oleh berbagai pandangan masyrakat yang mengungkapkan bahwa apabila ada seorang warga yang mencuri ayam, maka langsung diproses sementara para pejabat yang terkait kasus korupsi triliunan rupiah malah dibiarkan berkeliaran bahkan sampai ada yang melarikan diri ke luar negeri. Tampaknya hal ini semakin membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia lebih tajam ke bawah daripada ke atas.
 Aparat kepolisian dinilai masih lamban dalam mengakomodasi laporan-laporan masyarkat terkait temuan dugaan praktik korupsi di lapangan, sehingga menyebabkan kasus mengalir cukup lama. Lebih jauh aparat kepolisian dinilai masih minim upaya dalam pengusutan kerugian negara terkait kasus korupsi sejumlah pejabat.
Berdasarkan hal di atas, maka dapat kita lihat adanya kinerja yang kurang maksimal dari aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehubungan dengan pemberantasan korupsi.

BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang di dalamnya terdapat beberapa hal, seperti kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (conflick of interest), serta Gratifikasi.
2. Kinerja dari lembaga pemberantasan korupsi menunjukkan suatu perubahan ke arah perbaikan kinerja yang dilihat dari terungkapnya sejumlah kasus (kuantitas), namun dari segi kualitasnya masih kurang optimal yang dilihat dari penanganan yang lamban dan tidak sesuai tuntutan yang diharapkan.
3.2. Saran
1. Lembaga-lembaga terkait upaya pemberantasan korupsi hendaknya memaksimalkan kinerjanya terutama dalam hal meminimalisir kerugian negara.
2. Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya senantiasa berdasarkan aturan yang berlaku dan jangan diskriminatif.

Daftar Rujukan
Buku
Buku saku korupsi KPK
Website
http://dialektikahukum.blogspot.com, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://www.ppm-asesmen.com, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://www.antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11768, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0402/17/opini/838552.htm, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com
http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/idealisme-pengadilan-tipikor-dan.html, Download 16 Mei 2009, Search Engine google.com

Peraturan Perundang-undangan
UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150)
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman